Wagub NTB Apresiasi Program Merdeka Belajar Jarak Jauh
Mataram, Talikanews.com – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mengapresiasi program Merdeka Belajar Jarak Jauh (MBJJ) dari PT. Telkomsel, sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan dalam proses daring di masa pandemi covid 19 ini, dan semoga program bantuan ini bisa tepat sasaran.
“Karena memang saat ini, kita mencari bagaimana suatu program dapat menyelesaikan masalah, dan ini merupakan salah satu solusi untuk pemerataan akses pendidikan secara daring dalam situasi Pandemi Covid-19, yang kita sasar pertama adalah anak – anak sekolah ekonominya menengah ke bawah, supaya apa yang dihajatkan pemerintah itu tepat sasaran,” ungkapnya saat menerima audiensi PT. Telkomsel di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Rabu, 09 September 2020.
Pimpinan PT. Telkomsel Mataram menyampaikan, ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTB yang telah menyambut baik program dari Telkomsel sebagai solusi pembelajaran jarak jauh untuk para pelajar di masa pandemi Covid-19 ini dan menjelaskan program MBJJ tersebut.
Dia berterimakasih atas sambutan baik Pemerintah Provinsi NTB. PT. Telkomsel ingin berpartisipasi dalam mendukung proses pendidikan jarak jauh khusus di wilayah NTB ini, dalam bentuk kartu perdana maupun kuota, dan untuk tahap awal sudah menyiapkan 170 ribu kartu untuk bisa diberikan secara gratis agar bisa jadi fasilitas belajar jarak jauh didalamnya sudah ada kuota 10 GB untuk proses belajar mengajar termasuk komunikasi seperti Zoom, Google meet.
“Harapannya nanti jika didaftarkan di dapodik nomornya nanti bisa dapat subsidi pemerintah tambahan 35 GB untuk proses belajar mengajar ini,” kata dia.
Program Merdeka Jarak Jauh tersebut, kuota 10 GB yang diberikan dipergunakan untuk menikmati kemudahan akses ke sejumlah platform aplikasi belajar daring dan konferensi video yang ada di paket llmupedia dan Conference, seperti Rumah Belajar, Zenius, Quipper, Zoom, CloudX, UMeetMe, Microsoft Teams, Google Meet, Google Classroom, dan ratusan situs belajar daring yang dikelola kampus dan sekolah hingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (TN-red)
