Ketika Mencuatnya Isu Pelemahan KPK, Ini Pendapat Guru Besar Unram NTB

Mataram, Talikanews.com – Beberapa pekan terakhir, isu pelemahan terhadap lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat populer yang terus menjadi bahan perbincangan tataran elit politik dan masyarakat. Hal itu disebabkan adanya perubahan Undang-undang KPK yang membatasi penyadapan, adanya Dewan Pengawas dan yang lainnya.

Bagi Guru Besar Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Prof Asikin berpendapat, memang patut dicurigai adanya pelemahan, sebab perubahan UU KPK tiba-tiba muncul sekonyong konyong tidak ada hujan dan angin, tanpa naskah akademik yang menjadi rasionalitas perlunya perubahan, dan nalar hukum yang benar.

Ditegaskan Asikin, ancaman lemah sahwat KPK semakin terasa ketika orang yang dipilih menjadi Ketua KPK adalah mereka yang penuh dengan “gugatan pelanggaran etika” dan berasal dari Korp Bhayangkara.

Maka, jika melihat kebelakang, Kehadiran KPK sebenarnya adalah sebagai bentuk “alternative lain pemberantasan korupsi” yang bertahun – tahun dimasa Orde Baru gagal dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

“Jadi KPK lah yang menjadi tumpuan harapan Indonesia melakukan pemberantasan, setelah Polisi dan Jaksa kehilangan kepercayaan itu,” ungkapnya dalam tulisan di akun facebooknya, Minggu (15/9).

Dimana, ketika saat ini “figur Kepolisian terpilih, maka masyarakat menjadi bertanya : Apa bedanya kalau demikian antara Polisi ,Kejaksaan dan KPK ?
Bukankah selama lahirnya KPK sampai saat ini KPK telah melakukan gebrakan yang spektakuler, menangkap anggota DPR (bahkan ketuanya), menangkap para Menteri (tak kecuali Menteri urusan ahirat). Ditangkapnya pula Ketua Partai yang berlambang Ka,bah, Kiyai yang ketua Partai.

Begitu juga ditangkapnya urusan impor daging sapi. Termasuk ditangkapnya pula Gubernur, Bupati , Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Desa sampai orang-orang yang tak berkepala.

Dari kecil sampai dirinya menjadi guru besar, memperoleh gelar Profesor, dirinya tidak pernah mendengar cerita jika Polisi dan Jaksa pernah menangkap Gubernur atau Bupati? Apa sebab? Karena selama ini Kejaksaan sering membuat MoU dengan Pemerintah Daerah, jika ada masalah keperdataan maka Jaksa Mewakili Pemerintah baik sebagai Penggugat dan Tergugat.

“Nah betapa tidak eloknya hubungan majikan dan klien (pemberi kuasa dan penerima kuasa ) itu nanti saling tangkap,” kata dia.

Akirnya benarkan KPK merasa dilemahkan atau lemah dikemudian hari ? Mari bersama-sama menunggu, apakah kinerja KPK yang baru nanti tidak akan ada lagi penangkapan anggota DPR, MENTERI, GUBERNUR, BUPATI dan konco kononya?
Kalau benar……maka INNALILLAHI WAINNA ILAIHI ROJIUUN.

Related Articles

Back to top button