Fitra Sebut Pembahasan APBD NTB 2020 Langgar Prinsip Penganggaran
Mataram, Talikanews.com – Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (Fitra) NTB menilai pembahasan APBD yang dipaksakan oleh DPRD NTB lama dalam rentan waktu singkat bertentangan dengan prinsip penganggaran. Karena akan mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi.
Prosesnya juga akan cenderung tertutup, tidak transparan. Akses dan control masyarakat terhadap dokumen-dokumen yang akan dibahas sangat terbatas. Sehingga berpotensi munculnya program-program yang tidak bermanfaat untuk masyarakat, seperti kunjungan kerja (kunker) ke Luar Negeri yang tidak perlu atau program-program lain yang tidak sinkron dengan pencapaian visi NTB Gemilang.
“Kami nilai telah melanggar prinsip penganggaran. Bagaimana tidak, KUA PPAS dibahas singkat, tergesa-gesa, seakan ada kepentingan tertentu,”ungkap peneliti Fitra NTB, Jumaidi, Jumat (16/8).
Menurutnya, pembahasan APBD 2020 tidak perlu dibahas tergesa-gesa oleh anggota DPRD lama. Jika mengacu pada PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur paling lambat persetujuan RAPBD 1 bulan sebelum anggaran berakhir.
Dengan demikian, tidak ada alasan mendesak atau darurat yang mengharuskan APBD 2020 dibahas dan ditetapkan 4 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Sebaliknya, karena dibahas tergesa-gesa, kualitas perencanaan dan penganggaran tidak akan maksimal. Masyarakat akan sangat dirugikan.
Bagi Fitra, pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2020 beberapa hari lalu banyak mendapat kecaman, karena dinilai dibahas tidak serius oleh legislative. Pembahasannya hanya dalam hitungan jam. Mereka sebenarnya sudah tidak bisa focus jalankan fungsi budgeting-nya.
Oleh sebab itu, sebaiknya mereka fokus siapkan laporan ke public terkait akuntabilitas perjalanan dinasnya ke luar negeri dan ke luar daerah, yang dalam tiga tahun terakhir terus meningkat signifikan.
Perlu di ingat, Anggota DPRD NTB terpilih yang akan dilantik pada 2 September mendatang patut diberi kesempatan ikut serta membahasnya. Masyarakat juga akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Bahkan baik bagi anggota DPRD sendiri agar memahami dari awal semangat dan tujuan program yang akan mereka awasi implementasinya pada tahun depan. (TN-04)
