Ketua FK-PKBM NTB Pasang Badan, Hanafi: Jangan Sembarangan Tuduh Pemalsuan Ijazah Paket C Hj Marianah

Lombok Tengah, Talikanews.com – Ketua Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (DPW FK-PKBM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hanafi, SH, angkat bicara menyikapi pemberitaan terkait laporan warga terhadap Kepala Desa terpilih Bunut Baok, Hj. Marianah, atas dugaan pemalsuan ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C. “Kami meminta semua pihak agar menyikapi persoalan tersebut secara objektif, profesional, dan berimbang,” kata Hanafi, Rabu (18/11/2026).

Menurut Hanafi, laporan dugaan tindak pidana tidak boleh langsung digiring menjadi kesimpulan bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran hukum sebelum adanya pembuktian yang sah.

Ia menegaskan, pihaknya menghormati hak masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum. Namun, asas praduga tak bersalah juga harus tetap dijunjung tinggi. “Kami menghormati hak setiap warga negara untuk melaporkan suatu dugaan pelanggaran hukum. Namun, setiap orang memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jangan sampai laporan yang masih dalam proses penyelidikan dipublikasikan seolah-olah sudah menjadi fakta hukum,” tegas Hanafi.

Hanafi juga menjelaskan, pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C merupakan bagian resmi dari sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan melalui satuan pendidikan nonformal, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Menurut Hanafi, Paket C merupakan layanan pendidikan kesetaraan pada jenjang pendidikan menengah yang penyelenggaraannya memiliki mekanisme, persyaratan, serta ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Karena itu, ia menilai tidak tepat apabila ijazah Paket C yang diperoleh seseorang pada tahun tertentu langsung dicurigai bermasalah tanpa terlebih dahulu memeriksa riwayat pendidikan dan dokumen administrasinya. “Jangan menggeneralisasi bahwa ijazah Paket C yang diterbitkan pada tahun tertentu pasti bermasalah. Setiap peserta didik memiliki riwayat pendidikan, proses pendaftaran, pembelajaran, penilaian, dan kelulusan yang harus diperiksa berdasarkan dokumen serta data administrasi yang sebenarnya,” ujarnya.

Sehingga terkait persoalan Hj. Marianah, Hanafi menyebut berdasarkan keterangan yang sebelumnya disampaikan pihak PKBM Dianda, yang bersangkutan tercatat sebagai peserta didik dan mengikuti proses pendidikan kesetaraan.

Meski demikian, apabila terdapat pihak yang meragukan keabsahan ijazah tersebut, ia meminta agar persoalan itu diselesaikan melalui mekanisme verifikasi resmi.

Pemeriksaan juga kata Hanafi, perlu mencakup data peserta didik, riwayat pembelajaran, keikutsertaan dalam penilaian atau ujian, data Dapodik, hingga dokumen penerbitan ijazah. “Kami mendorong aparat penegak hukum dan instansi pendidikan yang berwenang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, transparan, dan objektif. Semua harus berdasarkan data dan dokumen, bukan asumsi maupun opini,” katanya.

Hanafi juga mengingatkan agar persoalan dugaan penggunaan gelar akademik S1 atau S.Pd. tidak dicampur adukkan dengan persoalan keabsahan ijazah Paket C.

Menurutnya, kedua persoalan tersebut memiliki aspek administrasi dan pembuktian yang berbeda sehingga harus diperiksa secara terpisah berdasarkan dokumen yang jelas.

Lebih jauh, Hanafi menegaskan bahwa DPW FK-PKBM NTB memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah dan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan.

Ia menyatakan tidak membenarkan praktik pemalsuan ijazah apabila terbukti terjadi. Namun, tuduhan tanpa dasar pembuktian yang jelas juga tidak boleh dibiarkan berkembang hingga merusak reputasi seseorang maupun lembaga pendidikan.

Menurutnya, persoalan yang melibatkan individu tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mendiskreditkan seluruh lembaga PKBM di NTB. Sebab, selama ini PKBM telah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak dapat menempuh pendidikan formal karena berbagai keterbatasan, mulai dari faktor ekonomi, pekerjaan, usia, hingga kondisi sosial. “Jangan sampai persoalan individual kemudian dijadikan alasan untuk mendiskreditkan seluruh lembaga PKBM dan merendahkan martabat para peserta didik pendidikan kesetaraan yang selama ini berjuang mendapatkan hak pendidikan,” tegasnya.

Atas persoalan tersebut, DPW FK-PKBM NTB menyampaikan beberapa sikap resmi, dintaranya menghormati proses hukum dan mendukung aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara profesional, objektif, serta berdasarkan alat bukti yang sah. Selanjutnya meminta semua pihak tidak membangun opini yang menghakimi seseorang sebelum adanya pembuktian hukum yang jelas, serta mendorong Dinas Pendidikan dan instansi terkait melakukan verifikasi administratif terhadap riwayat pendidikan, data peserta didik, serta dokumen ijazah yang dipersoalkan. “Kami juga menolak segala bentuk generalisasi dan pemberitaan yang berpotensi mendiskreditkan lembaga PKBM serta pendidikan kesetaraan secara keseluruhan,” tegasnya.

Kemudian Hanafi menegaskan, DPW FK-PKBM NTB akan terus mengawal persoalan tersebut sesuai koridor hukum dan kelembagaan. Ia memastikan sikap organisasi bukan untuk membela seseorang secara membabi buta, melainkan menjaga prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kehormatan dunia pendidikan kesetaraan. “Kami tidak sedang membela seseorang secara membabi buta. Kami membela prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kehormatan dunia pendidikan kesetaraan. Jika memang ditemukan pelanggaran, silakan diproses sesuai hukum yang berlaku. Tetapi jika tidak terbukti, jangan biarkan nama baik seseorang dan lembaga pendidikan dirusak oleh opini yang belum teruji kebenarannya,” ujarnya.

Ia juga kembali mengingatkan bahwa ijazah Paket C merupakan bagian dari produk pendidikan kesetaraan yang memiliki kedudukan dalam sistem pendidikan nasional. “Jangan merendahkan pendidikan kesetaraan dan jangan menghakimi peserta didiknya. Hukum harus ditegakkan, tetapi keadilan dan asas praduga tak bersalah juga harus dijunjung tinggi,” pungkas Hanafi. (TN 06)

Related Articles

Back to top button