Pokir Dewan Dihentikan, L Wirajaya Tampung Aspirasi Warga untuk APBD 2028
Lombok Tengah, Talikanews.com – Meski pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD tengah dihentikan, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, H. L Wirajaya, S.Sos tetap menyerap berbagai aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, seperti halnya di Gelondong, Kelurahan Panji Sari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).
Sejumlah persoalan mendasar, mulai dari irigasi, infrastruktur jalan, bantuan sosial hingga fasilitas umum, menjadi keluhan utama warga.
Dalam reses tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan yang dinilai mendesak untuk mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Salah satu yang paling menonjol adalah pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi guna mendukung produktivitas pertanian.
Selain itu, perbaikan jalan lingkungan juga menjadi usulan masyarakat karena berkaitan langsung dengan aksesibilitas dan aktivitas ekonomi warga. Tak hanya infrastruktur, persoalan ketidaktepatan data desil penerima bantuan sosial turut menjadi sorotan.
L Wirajaya mengungkapkan, masih ditemukan warga yang secara kondisi ekonomi seharusnya masuk kategori desil 3, tetapi justru tercatat dalam desil 6.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera dikoordinasikan dengan Dinas Sosial agar dilakukan evaluasi dan pembaruan data. Dengan begitu, penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran. “Persoalan desil ini perlu kita diskusikan dengan Dinas Sosial. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya masuk desil 3 justru tercatat di desil 6,” ungkap Politisi dari Partai Gerindra, Kamis (5/11/2026).
Di sisi lain, kebutuhan fasilitas sosial dan kemasyarakatan juga masih cukup tinggi. Warga mengusulkan bantuan terop, kursi, sumur bor, serta sarana pendukung kegiatan masyarakat lainnya.
Usulan bantuan hibah untuk pembangunan dan perbaikan masjid, mushala, Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Tempat Pemakaman Umum (TPU), hingga pengadaan mobil ambulan juga menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan.
L. Wirajaya menegaskan, seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan perencanaan pembangunan daerah. Namun, ia mengakui kondisi saat ini menjadi tantangan tersendiri, karena adanya penghentian sementara program pokir DPRD.
Karena itu, hasil reses kali ini akan dihimpun dan dipetakan sebagai bahan pengusulan program pembangunan dalam perencanaan APBD tahun 2028. “Apakah memungkinkan untuk dieksekusi di tengah penghentian pokir dewan? Untuk saat ini, aspirasi yang kita serap menjadi bahan usulan dan perjuangan agar bisa dimasukkan dalam APBD tahun 2028 mendatang,” jelasnya.
Ia berharap berbagai kebutuhan yang disampaikan masyarakat tidak sekadar menjadi catatan dalam kegiatan reses. Lebih dari itu, aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan masuk dalam prioritas pembangunan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, reses merupakan momentum penting bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung persoalan masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan warga tetap diperjuangkan, meskipun di tengah keterbatasan ruang penganggaran. (TN 06)
