BNNP NTB Ambil Sampel Urine Dewan Baru
Mataram, Talikanews.com – Badan Nasional Narkotika Provinsi NTB, melakukan pemeriksaan sampel urine para Anggota DPRD NTB usai rapat paripurna penetapan fraksi-fraksi di gedung DPRD NTB, Jumat (6/9).
Pemeriksaan sampel urine secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu tersebut sempat membuat para anggota dewan yang hadir terlihat terkejut. Ada beberapa anggota dewan terlihat meninggalkan ruang paripurna DPRD NTB.
Kepala BNNP NTB, Brigjen Pol Gde Sugianyar Dwiputra mengaku, kegiatan ini dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan bebas dari narkoba.
“Ini sesuai instruksi Inpres nomor 6 tahun 2018 tentang P4GN. Tes urine itu wajib dilaksanakan oleh kementerian instansi pemerintah baik pusat maupun daerah,” ungkapnya.
Tes urine oleh DPRD NTB hal yang positif. Terutama dalam memberikan contoh kepada masyarakat, khususnya di NTB. Bahwa dari DPRD dimulainya lingkungan kerja yang bebas narkoba.
“Ada yang berhalangan empat orang dari 65 anggota Dewan itu, namun yang belum akan menyusul,” kata dia.
Mengenai hasil akan disampaikan dalam waktu dekat kepada Ketua DPRD NTB. Jika ditemukan positif, jelas BNNP akan berkoordinasi, tergantung dari regulasi yang ada dan menyerahkan ke instansinya.
Terkait hal itu, Ketua DPRD NTB Sementara, Hj. Baiq Isvie Rupaedah, mengatakan pemeriksaan sample urine itu dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan di lembaga legislatif yang bebas dari narkoba.
Politisi Golkar menyampaikan bantahan pemeriksaan tes urine itu secara mendadak. Tes narkoba itu dilakukan atas dasar inisiatif DPRD NTB secara lembaga dan BNN.
“Inisiatif antar pimpinan dan BNN untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba,” jelasnya.
Mengenai ada yang tidak ikut tes urine? Kalau dilihat dari daftar hadir paripurna, 65 anggota DPRD NTB hadir. Disinggung vsanksi apabila ada anggota yang terbukti menggunakan narkoba, Isvie menyatakan belum memutuskan apa-apa karena itu semua tergantung dari hasil pemeriksaan apakah positif atau negatif.
“Sanksi, nantilah kita tunggu hasilnya keluar,” katanya.
Salah seorang anggota DPRD, HM Khairul Rizal malah mendukung langkah BNN karena, sebagai pejabat publik harus memberikan contoh kepada masyarakat. Apalagi Narkoba adalah salah satu musuh masyarakat.
Politisi Nasdem itu menegaskan, pemberantasan Narkoba salah satu program pemerintah Provinsi. Tentu saja kerjasama dengan BNN dan kepolisian. Selain penindakan hukum, pemerintah juga aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan.
“Narkoba ini sangat bahaya. Merusak generasi muda. Jika generasi muda rusak, rusaklah negeri kita ini,” ujar dia.
Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak bersama-sama mencegah keluarga terdekat terpapar narkoba.
“Mari kita saling mengingatkan kepada teman, tetangga, kerabat jauh, dan masyarakat tentang bahaya Narkoba. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” tutupnya (TN-04)
