Komisi I DPRD Loteng Lakukan Monitoring Pelayanan Publik
Lombok Tengah, talikanews.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa.
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, dimulai pada Senin, 8 September 2025 di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, dan dilanjutkan pada Selasa, 9 September 2025 dengan kunjungan ke Kantor Camat Praya dan Camat Kopang. Monev tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, Ahmad Samsul Hadi.
“Tujuannya untuk memastikan pelayanan publik, terutama administrasi kependudukan dan infrastruktur pendukung, berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Ahmad Samsul Hadi atau yang sering disapa Bang Memet.
Dalam kunjungan tersebut, ia menyoroti efektivitas layanan administrasi kependudukan yang menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat.
Untuk itu, kunjungan yang dilakukan tidak lain untuk melihat apakah layanan tersebut telah berjalan secara optimal, mudah diakses, serta mampu memberikan kepastian dan kenyamanan bagi warga dalam mengurus dokumen-dokumen penting seperti KTP, KK, dan akta kelahiran.
“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan publik, khususnya administrasi kependudukan, benar-benar hadir untuk masyarakat. Jangan sampai masyarakat dipersulit hanya karena sistem tidak berjalan dengan baik,” tegasnya saat ditemui di sela-sela kegiatan.
Selain fokus pada aspek pelayanan administrasi, Komisi I juga melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang aktivitas pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Pengecekan ini mencakup kondisi gedung, peralatan kerja, serta fasilitas penunjang lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Menurut Bang Memet yang sekaligus Politisi Partai NasDem, perhatian terhadap infrastruktur sangat penting karena hal tersebut turut memengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa semua fasilitas publik tetap berfungsi dengan baik. Infrastruktur yang memadai adalah kunci pelayanan publik yang efisien dan manusiawi,” ujarnya.
Di samping melakukan evaluasi, Komisi I DPRD Lombok Tengah juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pihak pemerintah kecamatan dan desa. Salah satu penekanan penting adalah terkait perencanaan program kerja ke depan.
“Kami berharap agar perangkat daerah tidak sekadar mengulang program yang sudah ada, tetapi mulai menghadirkan terobosan yang inovatif dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, Pemerintah desa dan kecamatan perlu lebih kreatif dan inovatif dalam merancang program kerja. Kita tidak bisa hanya berjalan di tempat. Kebutuhan masyarakat terus berkembang, dan kita harus mampu merespons itu dengan program yang tepat sasaran.
Sehingga melalui kegiatan ini lanjutnya, Komisi I DPRD Lombok Tengah berkomitmen untuk terus mengawal jalannya roda pemerintahan di daerah, khususnya pada aspek pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Monitoring semacam ini akan terus dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa kualitas pelayanan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.
“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah di mata masyarakat. Maka kami, sebagai wakil rakyat, akan terus mengawal dan memastikan pelayanan tersebut benar-benar berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.(TN.06)
