Ramdhan : Kalau Tidak Sesuai SOP Kita Usulkan Izin Dapur MBG Dicabut
Lombok Tengah, talikanews.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng), H. Lalu Ramdhan, S.Ag mengatakan, kendati belum meratanya realisasi program MBG di Lombok Tengah. Ia tetap memantau pelaksanaan program tersebut, terlebih jika ada pemilik dapur yang tak menjalankan program tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Kita akan evaluasi bersama kalau kemudian ada pemilik dapur yang tidak sesuai standar gizi yang telah ditetapkan oleh BGN, maka kita akan mengusulkan izin mereka dicabut,” tegas Ramdhan dihadapan masa aksi dari Himpunan Mahasis202Tastura (Himasta) di kantor DPRD Loteng, Senin (01/09/2025) ketika massa aksi menyoroti terkait pengawasan transparansi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Apalagi lanjut Ramdhan, program ini milik pemerintah pusat, begitu juga Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengeluarkan izin operasional setiap dapur MBG. Maka harus melalui sejumlah ketentuan yang dikeluarkan oleh pusat.
“Kami di internal Partai Gerindra akan menyuarakan soal tuntutan massa aksi tersebut soal MBG sampai ke pusat. Artinya, apa yang kita temukan di bawah akan kita sampaikan ke atas kemudian nanti teman di DPP akan menggodok dan bersuara agar bagaimana MBG ini lebih baik kedepan,” katanya.
Sementara Koordinator Umum Himasta, Lalu Ajik Darmawan menuntut terkait transparansi pelaksanaan program MBG kepada masyarakat.
Khusunya juga soal kualitas makanan yang disajikan agar tidam asal-asalan kepada para siswa. Sebab ini bisa menimbulkan sejumlah penyakit. Maka penting soal kualitas makanan.
“Ada 32 ribu SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) yang dilatih. Bahkan di NTB ada 300 orang. Ini semuanya harus serius dan bertanggungjawab untuk mengawal program MBG, sehingga tidak persoalan yang terjadi di bawah (siswa red),” tungkasnya.(TN.06)
