Fraksi PKS Beri Catatan Tata Kelola Keuangan Daerah Loteng
Lombok Tengah, talikanews.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lombok Tengah menyampaikan beberapa catatan strategis dan masukan konstruktif sebagai bentuk kontribusi terhadap perbaikan tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien.
Catatan-catatan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS Tubagus Danarki Amanda dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap nota keuangan dan ranperda R-APBD 2025, Selasa (19/8/2025).
Tubagus menyampaikan 3 catatan yakni Pertama, Fraksi PKS mencatat bahwa pendapatan daerah turun Rp 1,38 miliar dibanding APBD induk, terutama akibat penurunan transfer pusat dan DBH tambang. kondisi ini memperlihatkan kerentanan fiskal daerah.
“Kami mengapresiasi adanya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 11,8 miliar yang bersumber dari pajak daerah dan pendapatan BLUD. namun demikian, fraksi PKS menilai peningkatan PAD ini masih bersifat terbatas karena sebagian besar tidak fleksibel untuk digunakan pada kebutuhan prioritas pembangunan,” jelas pria asal Batujai tersebut.
Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk serius menggali sumber PAD baru yang mandiri, berkelanjutan, dan tidak terlalu bergantung pada pusat maupun tambang, misalnya dengan mengoptimalisasi sektor pertanian, sektor peternakan dan juga sektor pariwisata.
Porsi Belanja Pegawai
Kedua, fraksi PKS menilai dominasi belanja pegawai yang mencapai hampir setengah dari total belanja patut menjadi perhatian serius, karena mengurangi ruang fiskal pembangunan.
Sementara itu, belanja hibah dan belanja modal tetap besar meskipun pendapatan menurun. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang arah prioritas belanja daerah.
“Kami menekankan agar belanja diarahkan lebih fokus pada pelayanan dasar masyarakat yang belum maksimal, terutama untuk peningkatan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengentasan kemiskinan,” jelas pria kelahiran 24 Juni 1996 ini.
Misalnya, di bidang pendidikan, fraksi PKS menyoroti hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh komisi IV DPRD pada bulan November 2024, yang menemukan bahwa sekitar 70 persen sekolah di kabupaten Lombok Tengah berada dalam kondisi rusak parah.
Fakta ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat pendidikan adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. oleh karena itu, fraksi PKS mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan terhadap sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan tersebut.
Di bidang infrastruktur jalan, pihaknya mencatat bahwa kondisi jalan di sejumlah daerah masih mengalami kerusakan yang cukup parah.
“Misalnya, di Praya Timur, desa Kidang-semoyang, beberapa jalan di Janapria dan Pujut beberapa titik belum diperbaiki sejak 2011, jalan kabupaten dari Ubung ke Labulia, jalan rusak di Depan Pasar Renteng, ruas jalan penghubung Desa Sengkol-pengembur, dan kerusakan jalan akibat luapan air bendungan di Desa Loang Maka-saba, Janapria,” ungkap Tubagus.
PJU Daerah Wisata
Ketiga, fraksi PKS kembali mengingatkan pemerintah daerah terkait kondisi lampu penerangan jalan di ruas Bypass BIL-Mandalika yang hingga kini masih bermasalah, sejumlah panel box dan kabel lampu hilang dicuri, sehingga jalan utama menuju kawasan pariwisata internasional tersebut gelap gulita pada malam hari.
Pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk segera memberikan perhatian dan langkah konkret dalam memperbaiki ruas-ruas jalan tersebut, demi kelancaran mobilitas masyarakat, peningkatan aktivitas ekonomi, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah.(TN.06)
