Lombok Tengah, talikanews.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyoroti sejumlah catatan penting dalam Sidang Paripurna DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan RPJMD 2025-2029.
Dalam pemandangan umumnya, juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Lalu Wawan Adiyatama menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun di sisi lain, ia juga menyoroti rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 87,04 persen dari target.
“Ini tentu menjadi perhatian serius. Kami ingin tahu apa penyebabnya dan langkah konkret apa yang telah disiapkan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat,” ujar Wawan saat membacakan pandangan umum fraksi, Selasa (11/6/2025).
Fraksi Gerindra juga mempertanyakan sisa anggaran belanja daerah yang tidak terserap secara optimal, meskipun realisasi anggaran telah mencapai 96,80 persen. Selain itu, investasi jangka panjang melalui penyertaan modal ke sejumlah BUMD seperti PT Bank NTB Syariah, PDAM Tirta Ardhia Rinjani dan Jamkrida NTB Bersaing yang mencapai lebih dari Rp143 miliar juga menjadi sorotan.
“Kami mempertanyakan berapa laba yang sudah diperoleh daerah dari penyertaan modal tersebut? Jangan sampai modal disetor, tapi tak ada manfaat balik yang jelas,” tegasnya.
Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp135 miliar, serta sejumlah aset milik daerah yang terbengkalai.
“Seperti Pasar Seni di Desa Sengkerang dan pasar rakyat di perbatasan Kuripan-Labulia yang menelan anggaran miliaran rupiah tapi kini terbengkalai. Ini harus ada solusi dan langkah konkret agar aset-aset ini bisa berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat,” ucap Wawan.
Terkait Ranperda RPJMD 2025-2029, Fraksi Gerindra menyatakan dukungannya, namun menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan visi pembangunan “MASMIRAH” (Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmonis).
“RPJMD bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan peta jalan lima tahun ke depan. Ini momentum untuk mewujudkan janji politik kepala daerah yang tertuang dalam visi dan misi,” tambah Wawan.
Gerindra juga mengingatkan agar dokumen RPJMD ini mampu menjawab tuntutan masyarakat yang masih didominasi oleh kebutuhan infrastruktur jalan, perbaikan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Masih banyak sekolah yang rusak, jalan berlubang, dan fasilitas kesehatan yang belum memadai. Ini harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan ke depan,” pungkasnya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, Sekda serta kepala OPD, camat, dan insan pers.(TN.06)
