Jakarta, talikanews.com – Dalam rangka memantapkan penggodokan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (aset), Komisi I DPRD Lombok Tengah, melakukan kunjungan kerja ke Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Selasa (22/07/2025).
Kunjungan yang berlangsung di Jakarta dan merupakan bagian dari tahapan penyusunan ranperda ini di pimpin langsung oleh Ketua Komisi I Ahmad Syamsul Hadi.
Ahmad Syamsul Hadi dalam keterangannya mengatakan bahwa kedatangannya bersama para kolega komisinya ini adalah untuk berkonsultasi, berdiskusi, dan membincangkan secara mendalam terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Lombok Tengah.
“Kunjungan kerja ini merupakan bentuk komitmen dan manifestasi Komisi I untuk bekerja lebih maksimal ke depan,” jelas Ahmad.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I menerima berbagai masukan berharga, khususnya terkait upaya mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.
Lebih jauh fokus utama diskusi adalah bagaimana agar aset-aset atau barang milik daerah Lombok Tengah ke depan dapat di kelola secara lebih produktif.
“Terutama untuk memastikan bahwa aset-aset kita atau barang milik daerah di Lombok Tengah bisa dikelola dengan baik, efektif, dan efisien,” tegasnya.
Selanjutnya Ahmad Syamsul Hadi juga menegaskan prinsip penting dalam pengelolaan aset daerah terkait pengelolaan yang baik dan harus dapat menghasilkan penerimaan berupa pajak dan retribusi.
“Hasil ini kemudian dapat dimanfaatkan secara lebih luas untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah,” terang Ahmad.
Menurutnya kunjungan kerja ini menandai langkah proaktif Komisi I DPRD Lombok Tengah dalam menyiapkan regulasi daerah yang lebih baik untuk pengelolaan aset.
Ia berharap, masukan dari Kementerian Dalam Negeri akan memperkaya dan memperkuat Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah Lombok Tengah, sehingga mampu mendorong pemanfaatan aset yang optimal bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(TN.06)
