Setelah di Datangi PC PMII Loteng, DPRD dan Pemkab mengaku Sulit Komunikasi dengan ITDC

Lombok Tengah, Talikanews.com – Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Loteng mendatangi kantor DPRD untuk mempertanyakan kejelasan terkait beberapa kesiapan event World Superbike (WSBK) yang akan digelar tanggal 19 – 21 November 2021, di Pertamina Mandalika Internasional Street Circuit.

Ketua PC PMII Lombok Tengah,
Irwin Hadi mengatakan, dengan akan di gelar event World Superbike (WSBK) di Sirkuit Pertamina Mandalika, dirinya mempertanyakan kesiapan Pemda dan apa yang bisa di dapat dari kegiatan tersebut Pasalnya sejauh ini belum kelihatan peran serta Pemda Lombok Tengah terhadap event bertaraf internasional itu.

“Kami ingin kejelasan terhadap hal diatas karena sejauh ini kita lihat tidak ada peran pemerintah daerah Loteng dalam segala hal di event itu,” ujar Irwin, Senin 15 November 2021.

Selain itu, jumlah tenaga kerja lokal yang terserap di ajang Event World Superbike (WSBK) belum diketahui karena selama ini Pemda Loteng terlebih Pemprov NTB yang paling berperan tidak berani buka data terkait berapa jumlah tenaga kerja yang terserap untuk di event World Superbike tersebut.

“Kami berharap keterbukaan data dari Pemprov maupun pemda Lombok Tengah supaya dipublikasi kepada masyarakat jangan ada sembunyi-sembunyi,” paparnya

Selain itu keterlibatan UKM lokal di event World Superbike juga belum diketahui secara pastinya, karena belum ada sumber data yang jelas dari para pemangku kebijakan

“Dari 500 UMK di Loteng hanya segelintir yang masuk stand di KEK Mandalika. Bahkan ada penunjukan catering dari UKM luar masuk di KEK Mandalika, kenapa tidak manfaatkan UKM lokal,” tegasnya.

Selain itu rekrutmen tenaga Marshall yang terkesan tertutup oleh pihak ITDC dan Pemda Lombok Tengah diduga ada indikasi tidak sesuai prosedur. Dimana, tidak melibatkan semua komponen masyarakat Lombok Tengah.

“Yang mengakibatkan banyak Marshall mengundurkan diri diduga akibat dari tidak keterbukaan pemprov dan pemkab Loteng dalam penjaringan dan rekrutmen tersebut,” ujarnya

Bahkan pihaknya juga mempertanyakan Perda yang mengatur tentang pembangunan Sirkuit dan Baypas BIL- Mandalika serta pembebasan lahan yang belum diselesaikan oleh ITDC.

“Apalagi yang harus ditunggu, saya minta pemda dan pemprov segera selesaikan sengketa lahan masyarakat yang masih menyangkut hak atas warga itu sendiri,” paparnya

Menanggapi hal itu, Sekertaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Tengah, Muliantoro menyampaikan khusus untuk rekrutmen tenaga kerja di KEK Mandalika, kaitannya Marshal, sebenarnya itu petugas sukarela yang direkrut langsung oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov NTB.

Untuk tenaga kerja di KEK Mandalika adalah murni ditentukan oleh pihak ITDC dan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov NTB. Sementara Pemkab Lombok Tengah tidak memiliki wewenang sepenuhnya untuk memasukkan/memberikan tenaga kerja untuk bekerja di KEK Mandalika

“Kami di Dinas Ketenagakerja Kabupaten Lombok Tengah sangat sulit masuk ke pihak ITDC sehingga saat ini Dinas Ketenagakerjaan Lombok Tengah tidak memiliki data yang konkrit terkait serapan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di KEK Mandalika. Kami hanya memiliki data untuk pekerja yang terdaftar secara online sebanyak 480 orang,” paparnya

Wakil ketua DPRD Loteng, H Mayuki, mengaku bahwa saat ini pihak ITDC hanya berkomunikasi dengan Pemprov NTB kaitan dengan permasalahan ITDC sehingga pemerintah daerah tidak terlalu paham kebijakan yang diambil.

“Ia kita akui juga kami di DPRD Loteng tidak ada komunikasi yang jelas dengan pihak ITDC tapi mudah mudahan dengan adanya pertemuan kali bisa didengar pihak ITDC dan kita harapkan kedepannya akan menjadi lebih baik untuk kemajuan Lombok Tengah,” tutupnya. (TN-03)