KPK Ingatkan Gubernur NTB Terkait Aset di GTI, Optimalkan PAD

Mataram, Talikanews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur NTB, untuk membahas pencegahan korupsi, terutama hal krusial menyangkut aset PT Gili Trawangan Indah (GTI) yang ada di Lombok Utara, supaya optimalisasi pendapatan asli daerah.

“Kita juga berharap khususnya bidang-bidang yang krusial seperti aset PT GTI, oftimalisasi pendapatan daerah, bidang-bidang yang bersentuhan dengan pengadaan barang dan jasa, bansos, agar pedoman dan aturan tersebut benar-benar diperhatikan,” ungkap Plh Ditrektur Korsup Wilayah V KPK Abdul Haris, saat rakor di Ruang Rapat Utama Gubernur NTB, Rabu 21 April 2021.

Haris mengingatkan agar setiap pemerintah daerah memiliki komitmen penuh dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal itu dikatakan karena, KPK tetap berkomitmen penuh agar dapat memberikan tata kelola dan itikad melayani di daerah masing-masing dengan segala tantangannya dalam mencegah tindak pidana korupsi.

“Meski capaian kinerja pencegahan korupsi di NTB sebelumnya dinilai baik dengan nilai rata-rata secara keseluruhan mencapai 76, namun diharapkan dalam tahun 2021 ini kinerja capaian bisa lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan agar menjadi lebih baik lagi,” kata dia.

Menurut Haris, hal itu perlu di ingatkan karena bagaimanapun juga masih banyak persoalan-persoalan yang lebih serius harus ditangani lagi agar kemajuan penanganan dan pencegahan korupsi di NTB terus meningkat. Haris menyebut masalah asset agar penanganannya lebih dimaksimalkan lagi. Aset-aset Pemrov diharapkan bisa seluruhnya disertifikasi.

“Saya berharap di era kepemimpinan Gubernur NTB saat ini masalah aset bisa seoftimal mungkin bisa ditangani dengan baik. Soal yang satu ini KPK tetap membuka diri jika Pemprov NTB menemukan kendala dalam penanganannya. Komitmen dari jajaran pemprov NTB untuk mencegah tindak pidana korupsi juga sangat diharapkan,” kata Haris.

Haris juga menggarisbawahi agar para OPD lingkup Pemprov NTB bisa memahami tugas dan fungsinya masing-masing dan bisa menyelesaikan setiap program yang sudah dijabarkan dalam Renstra dan Renja masing-masing, sehingga bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Disatu sisi, Kasatgas Pencegahan VI KPK Sugeng Basuki menambahkan, ditengah terjadinya Covid-19 saat ini dimana refocusing anggaran pembangunan untuk penangulangan dan pencegahan Covid-19 sangat memberatkan pemerintah daerah. Pemerintah dengan berbagai bantuan seperti Bansos, BLT dan lainnya sangat rawan pendistribusiannya, apalagi tak tepat sasaran.

“Dalam hal ini keberadaan Inspektorat nanti agar lebih diperkuat mulai dari perencanaan, pengangaran dan pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Saya berharap Inspektorat betul-betul bisa mengawasi mulai dari proses perencanaan, hingga pelaksanaan dan pembayarannya. Jadi peran Inspektorat ini sangat vital. Karena itu SDM inspektorat diharapkan lebih ditingkatkan lagi. Para auditor ke depannya harus ditingkatkan SDM nya dan memiliki sertifikasi investigasi yang berkompeten dalam bidangnya,” pungkas Sugeng. (TN-red)

Related Articles

Back to top button