Kejari Loteng Target 2021 Ini, Tuntaskan Dugaan Penyelewengan Keuangan Desa Termasuk Jago

Lombok Tengah, Talikanews.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sedang menyelidiki dan target 2021 ini tuntaskan dugaan penyelewengan pengelolaan keuangan desa di Lima Desa di Loteng, termasuk Jago.

Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Loteng, Catur Hidayat Putra menyampaikan, tahun ini lima desa menjadi fokus garapan Kejaksaan untuk upaya penindakan dugaan penyalahgunaan keuangan desa. Baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Lima desa itu diantaranya Desa Jago, Kecamatan Praya, Penujak, Kateng, Bonder, dan Desa Sepakek Pringgarata.

“Motif dugaan penyelewengan keuangan desa dilakukan Lima Desa itu bervariasi,” ungkapnya, Senin 29 Maret 2021.

Catur menjelaskan, dugaan penyelewengan di Lima Desa ini dilaporkan oleh masyarakat dan ada yang atas nama lembaga. Saat ini, pihaknya sedang melakukan pendalaman dengan meminta bantuan pihak Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Loteng untuk dilakukan Audit Khusus (Auditsus).

Dari hasil audit itu bisa diketahui kebenaran adanya dugaan kerugian negara sesuai isi laporan yang diterima Kejari. Sebab, meski ada laporan lanjutnya, Kejari tidak bisa memastikan dan tidak bisa menduga sebelum dilakukan audit oleh APIP.

“Laporan lima desa itu tetap kami dalami dan sudah meminta bantuan APIP untuk audit biar lebih jelas hasilnya,” tutur dia.

Catur menambahkan, belum semua dari lima desa tersebut keluar hasil auditnya dari APIP. Artinya, masih dalam tahap full data dan full bucket. Makanya pihaknya kini belum bisa melangkah ke tahapan selanjutnya. “Dalam mengungkap dugaan penyelewengan keuangan desa ini harus pelan tapi pasti, karena kita lihat kerugian negara,” katanya.

Sapaan Yabo ini mengaku, selama ini cukup banyak desa yang dilaporkan. Namun karena tidak memiliki dokumen dan alat bukti lengkap serta kuat, pihaknya tidak menindaklanjutinya.

“Tahun 2021 ini saja cukup banyak kita terima laporan, tapi yang lengkap dokumen laporannya hanya lima itu yakni, Desa Jago, Kecamatan Praya, Penujak, Kateng, Bonder, dan Desa Sepakek Pringgarata. Ini yang kami tindaklanjuti ke APIP,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Kejari Loteng, Fadil Regan dihadapan menegaskan, dengan sudah adanya MoU dengan 127 desa di Loteng beberapa waktu lalu di kantornya itu, diharapkan bisa meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa oleh pemerintah desa.

Selama ini, Desa mengelola dana yang cukup besar. Artinya, upaya penyelamatan keuangan negara akan dikedepankan jika memang ada temuan namun bukan berarti mengenyampingkan penindakan.

Ia berharap, agar Pemdes terutama Kades bisa lebih bijak menggunakan keuangan desanya. Jangan sekali-kali keluar dari aturan apalagi memperkaya diri.

“Saya tegaskan supaya Kades jangan coba-coba bermain keuangan Desa, silahkan bekerja untuk masyarakat,” tutupnya (TN-03)

Related Articles

Back to top button