Gubernur NTB Rakor Upaya Cegah Kepemilikan Penguasaan Daratan oleh Orang Asing

Mataram, Talikanews.com – Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah menggelar rapat koordinasi bersama Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kelautan Wilayah dan Kemaritiman, Laksamana Muda TNI Yusup, dalam “Antisipasi Dan Penanggulangan Penguasaan Asing Terhadap Wilayah Daratan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan Wilayah NKRI dan Ketahanan Nasional” yang berlangsung Selasa 23 Maret 2021, di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB.

Pada kesempatan itu, Laksamana Muda TNI Yusup menjelaskan, Provinsi NTB termasuk satu dari delapan provinsi yang dikategorikan sebagai provinsi kepulauan, terdiri dari dua pulau besar yakni pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, serta terdapat 278 pulau – pulau kecil.

Selain itu, NTB juga sebagai Destinasi Pariwasata Super Perioritas di Indonesa, sehingga tidak jarang banyaknya investor asing yang berlomba – lomba menanamkan investasi atau memiliki kepemilikan hak atas tanah dan menjadi perhatian pemerintah untuk terus berupaya mencegah kepemilikan penguasaan asing terhadap sumber kekayaan alam melalui berbagai hukum yang telah disiapkan.

Ditegaskan Laksamana Muda TNI Yusup, bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan atas Pancasila dan UUD 1945 dalam mencegah kepemilikan penguasaan asing terhadap sumber kekayaan alam telah menyiapkan hukum atas hal tersebut yakni pada UU RI No. 5 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agrarian, UU RI No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang – Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil dan UU RI No. 1 Tahun 2014 tentang pengubahan atas UU RI 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil.

Selain itu, berbagai praktek di lapangan yang dilakukan oleh orang asing untuk dapat menguasai hak tanah di Indonesia melalui penyelundupan hukum, seperti menikahi warga lokal dan perjanjian nominee.

“Adanya perjanjian pra nikah yang mengatur segala ketentuan yang disepakati kedua mempelai lahan yang dibeli atas nama WNI serta pengelolaan dan segala isi dilakukan oleh orang asing, sementara itu untuk perjanjian nominee yakni perjanjian yang menggunakan nama WNI dan pihak WNI menyerahkan surat kuasa kepada WNA untuk bebas melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang dimilikinya,” tegas Yusup.

Yusup juga harapkan setiap kepala daerah yang memiliki pesisir – pesisir dan pulau -pulau harus mampu mengamankan, memanfaatkan dan mengelola dengan baik, jangan sampai dikuasai oleh orang asing. “Silahkan orang asing datang berbondong – bondong tetapi sebagai penikmat saja jangan mereka sebagai pemilik, yang sering dirasakan menjadi orang asing di negeri sendiri.

Terkait hal itu, Gubernur NTB Dr. H. Zukieflimansyah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, mengungkapkan bahwa dalam proses berinvestasi tidak tertutup kemungkinan orang asing akan hadir di NTB, untuk itu Pemerintah Daerah NTB telah membentuk sebuah tim yang diberi nama “Timpora”.

“Kami telah membentuk Timpora yakni Tim Penertiban Orang Asing sesuai dengan pedoman terdiri dari multi stakeholder yakni imigrasi, kepolisian dan sebagainya. Ada beberapa investor yang telah datang ke NTB sejak tahun 2004 tetapi sampai saat ini belum melakukan kegiatan realisasi invetasi sehingga kami mencurigai apa yang dilakukannya maka kami akan berkoordinasi dengan aparat keamanan yang kami miliki,” kata Gita.

Bahkan lanjutnya, Pemerintah Provinsi NTB telah mengusulkan untuk dilakukannya pembangunan Global Hub di Kawasan Bandar Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), lokasinya dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (AKLI II) yang merupakan Highway pelayaran dunia dan pada posisi strategis berdasarkan analisis United Nations Conference On The Trade And Development (UNCTAD).

“NTB mengusulkan untuk pembangunan Global HUB sebagai tempat perisnggahan dari kapal – kapal yang melintasi ALKI II, Asumsi jika AKLI I terjadi stuck dibutuhkan alternatif alur lainya yakni AKLI II,” tutupnya (TN-red)

Related Articles

Back to top button