Dinas LHK NTB angkat Bicara karena Program Zero Waste di Kritisi
Yang terbaru, Dinas LHK juga akan mulai mengelola sampah/limbah B3 (Bahan Beracun, Berbahaya) seperti limbah medis yang dihasilkan fasilitas kesehatan. Selama ini, Pemda mengeluarkan banyak biaya membawa B3 ini untuk dihancurkan di luar daerah. Sekarang, Dinas LHK sudah memiliki fasilitas penanganan sampah B3 di Sekotong Lombok Barat.
“Sekarang masih dalam tahap uji alatnya dan perizinan di pusat. Tahun ini kami targetkan operasional,” harap Madani.
Sebelumnya, program zero waste mendapatkan kritikan dari Sahabat Pariwisata Indonesia (SAPANA) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTB. Program tersebut disebut hanya sebagai ajang pencitraan karena praktik di lapangan sampah menumpuk di banyak tempat.
Atas berbagai kritik terhadap program Zero Waste NTB yang tiba-tiba dimuat secara massive di berbagai media massa, Madani Mukarom mengaku justru mengapresiasi atas berbagai penilaian dan komentar-komentar tersebut.
“Tiba-tiba ramai di media, ini poin yang baik terhadap program Zero Waste. Terima kasih, Walhi yang sudah mulai bicara sampah. Serta teman-teman media yang memuat isu-isu Zero Waste,” ungkap Madani.
Menurutnya, kenapa perbincangan sampah para pihak ini patut diapresiasi, sebab salah satu persoalan besar pengelolaan sampah adalah soal mindset serta pengetahuan bagaimana alternatif-alternatif pengelolaan sampah secara menyeluruh butuh dibincangkan secara terus menerus. Agar semua pihak tetap menyadari bahwa produksi sampah, perlu terus kita tangani bersama.
“Tagline pengelolaan sampah yang kami gaungkan Sampahmu, Tanggung Jawabmu. Ini agar semua orang juga ikut serta berkolaborasi ikut menyelesaikan persoalan sampah,” tutupnya (TN-red)
