Masyarakat Nusa Tenggara Barat Memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Mataram, Talikanews.com – Masyarakat Nusa Tenggara Barat sudah memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang dilantik Sekda NTB, H. Lalu Gita Ariadi, di Gedung Graha Bakti Praja, Rabu 20 Januari 2021.

Sebanyak 15 orang Anggota BPSK Kota Mataram, dan 9 (sembilan) orang Anggota BPSK Lombok Utara dan Lombok Barat untuk periode 2020-2025 terdiri dari unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha bahkan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, masuk keanggotaan BPSK Kota Mataram yang ikut dalam pelantikan tersebut.

Sekda NTB menyatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah anggota BPSK sangat penting dan memberikan apresiasi atas keberadaan BPSK di NTB untuk menyelesaikan sengketa konsumen terlebih dengan masih adanya pandemi Covid-19 di NTB, yang menuntut penerapan teknologi informasi dalam berbagai segi kehidupan, begitu juga interaksi antara produsen dan konsumen. Sehingga pola relasi antara konsumen dan produsen pun mengalami perubahan menuju digitalisasi.

Gita mengatakan, dengan terjadinya perubahan pola relasi tersebut, tentunya akan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan baru. Maka disanalah pemerintah hadir melalui BPSK untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masayrakat sebagai konsumen akhir.

“BPSK yang sudah terbentuk termasuk yang masih di inisiasi di Kabupaten/Kota, dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat dengan skalanya masing-masing. BPSK bekerja dengan mempedulikan baik produsen maupun konsumen” ungkap Sekda NTB

Selamat kepada para anggota BPSK yang dilantik agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuai kapasitas masing-masing.

“Hakulyakin saya, bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah terpilih menjadi pengurus BPSK di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat dan Kota Mataram, adalah yang mempunyai kompetensi baik dalam tugas maupun kapasitas masing-masing,” kata dia.

Untuk diketahui, BPSK merupakan badan bentukan pemerintah yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen di luar pengadilan. Sampai tahun 2021 ini, NTB telah memiliki 4 (empat) BPSK, yaitu BPSK Kota Mataram, BPSK Kabupaten Lombok Utara, BPSK Kabupaten Sumbawa dan BPSK Kabupaten Lombok Barat. Dimana kewenangan pembinaan dan pengawasan BPSK berada di tingkat Provinsi.

Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perdagangan Provinsi NTB terus berkomitmen melindungi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan terus mengupayakan pembentukan BPSK di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB guna mempermudah akses penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen di daerah. (TN-red)

Related Articles

Back to top button