Ingin Petugas yang Well Trained, Gubernur NTB Minta Imigrasi dan Lapas Berbenah

Mataram, Talikanews.com – Sebagai daerah wisata dan destinasi super prioritas dengan beragam perhelatan internasional, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, meminta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB membenahi lagi pelayanan dan pengelolaan keimigrasian dan lembaga pemasyarakatan. Dua lembaga ini dinilai sebagai wajah NTB saat warga internasional datang berkunjung.

“Kita berharap ada petugas yang well trained, terutama keramahtamahan agar tamu yang datang punya pengalaman yang baik tentang NTB,” pinta Gubernur saat menerima Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Haris Sukamto di ruang kerjanya, Senin 11 Januari 2021.

Menurut Dr Zul, hal ini penting untuk memberikan kesan pertama dalam pelayanan dituntut yang humanis, dan penegakan hukum keimigrasian yang tegas.

Termasuk pembinaan dan pengawasan warga binaan di lembaga pemasyarakatan supaya dilakukan dengan baik. Ini bertujuan menjaga citra pariwisata NTB sehingga Kanwil Kemenkumham sebagai leading sektor harus benar benar serius menangani.

“Lapas yang dimaksud yaitu Kuripan dan Sumbawa,” kata dia.

Kakanwil Kemenkumham NTB, Haris Sukamto, mengaku saat ini pihaknya tengah melakukan pembenahan dan penguatan internal sekaligus pula integrasi dengan mitra kerja Kanwil Kemenkumham NTB.

“Kita memang sedang berbenah di awal tahun ini untuk memaksimalkan empat divisi dan 16 satuan kerja kita agar dapat meningkatkan kinerja Kanwil Kemenkumham NTB,” tuturnya.

Itu dibuktikan adanya penempatan empat kepala divisi baru yakni Dr. Harniati, kemudian Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Saefur Rochim, selanjutnya Kepala Divisi Administrasi I Nyoman Gede Surya Mataram, dan Kepala Divisi Keimigrasian.

Sepanjang 2020, rencana kerja Kanwil Kemenkumham NTB telah sesuai target dari Kementerian dengan pengelolaan anggaran terbaik kedua setelah DKI Jakarta dan mendapatkan apresiasi dari Menpan RB dan BPK RI. Dari anggaran 150 miliar di tahun 2020, dialokasikan sebesar 1,611 juta untuk penanganan Covid-19 di NTB. Tahun ini, Kanwil mendapatkan 173 miliar dan tambahan sebesar 9 miliar.

Terkait persoalan penguasaan lahan Kemenkumham oleh warga Dusun Lias Desa Genggelang sejak 2011 lalu disepakati dari total luas 50 hektare, pihaknya memberikan tiga hektar lahan kepada Pemerintah Daerah Lombok Utara. Nantinya pemda yang akan berkoordinasi dengan warga untuk membagikan kepada masyarakat, mengingat disana akan dibangun Satuan Kerja (Satker) dalam waktu dekat.

Dijelaskannya, tiga hektare lahan itu akan dimanfaatkan untuk pemukiman seluas 2 hektare dan 1 hektare lainnya sebagai fasilitas umum yang penyelesaiannya telah disepakati bersama Pemkab KLU, Agustus 2020 lalu.(TN-red)

Related Articles

Back to top button