PKS Nilai Pemerintah Gagal Sosialisasi kebijakan Rapid Test Antigen Menjelang Libur Natura

Mataram, Talikanews.com – Salah seorang Anggota DPR RI, Dapil Nusa Tenggara Barat 2, Suryadi Jaya Purnama memberikan catatan sebelum perjalanan pasca ditetapkan aturan Rapid Test Antigen menjelang libur Natal dan Tahun Baru.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang duduk di Komisi V DPR RI ini menuturkan terkait antrian penumpang kembali terjadi di Bandara Soekarno Hatta dan juga stasiun Gambir.

Hal ini disebabkan adanya peraturan baru berupa Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 nomor 3 tahun 2020 yang menyatakan bahwa bagi orang yang akan melakukan perjalanan menggunakan kendaraan umum, wajib menunjukkan hasil swab antigen 3 hari terakhir atau PCR tes dalam 7 hari terakhir.

Sebelumnya hasil rapid test dan PCR test dapat menggunakan hasil dari 14 hari terakhir. Perubahan kebijakan ini terjadi begitu mendadak menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru, yang menyebabkan terjadinya antrian panjang di Bandara dan Stasiun karena banyak calon penumpang yang belum mengetahui adanya aturan baru tersebut.

Setidaknya, terdapat tiga kesimpulan yang dapat ditarik dari adanya kejadian ini. Pertama, perubahan kebijakan penggunaan hasil rapid tes dari 14 hari menjadi 3 hari serta PCR tes dari 14 hari menjadi 7 hari menunjukkan bahwa kebijakan terdahulu yaitu Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 nomor 9 tahun 2020 memang tidak efektif dalam mengurangi penyebaran wabah Covid19 ini di Indonesia.

Kedua, adanya antrian di Bandara dan Stasiun menunjukkan bahwa lagi-lagi Pemerintah gagal dalam melakukan sosialisasi terhadap perubahan kebijakan tersebut.

“Akibatnya seperti yang terlihat saat ini, jumlah penambahan kasus Covid19 masih terus meningkat dari hari ke hari, dan adanya antrian yang menyebabkan kerumunan ini bahkan bisa menjadi cluster penyebaran tersendiri,” ungkapnya, Rabu 23 Desember 2020.

Kemudian catatan Ketiga, Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 nomor 3 tahun 2020 yang berlaku hanya sampai tanggal 8 Januari 2021 ini menunjukkan Pemerintah tidak serius dalam menangani wabah Covid19 ini, sebab setelah tanggal 8 Januari 2021 kebijakan ini dapat berubah kembali.

“Padahal jika kebijakan yang lalu dianggap tidak efektif, maka seharusnya Pemerintah konsisten menerapkan kebijkan ini dan tidak dibatasi hanya semasa liburan Natal dan Tahun Baru ini saja,” kata dia.

Memang pada dasarnya kebijakan terdahulu yang menyatakan bahwa surat keterangan Rapid Tes berlaku untuk 14 hari memungkinkan adanya orang-orang yang non reaktif berdasarkan Rapid Tes kemudian ditemukan positif pada saat melakukan perjalanan.

Hal ini dapat terjadi karena Rapid Tes baru efektif digunakan pada orang yang terinfeksi Covid-19 pada hari keenam atau ketujuh. Sehingga orang yang baru terkena Covid19 pada hari pertama tidak akan terdeteksi, padahal bisa saja yang bersangkutan baru melakukan perjalanan pada hari ke-14.

Namun demikian perubahan kebijakan yang mendadak inilah yang menyebabkan terjadinya antrian. Seandainya Pemerintah konsisten menerapkan aturan masa berlaku rapid tes 3 hari dan PCR tes 7 hari sejak dulu, maka penyebaran Covid19 akan lebih terkendali dan tidak akan terjadi antrian yang diakibatkan berubahnya peraturan.

Oleh sebab itu Fraksi PKS berpendapat seharusnya kebijakan ini dapat disosialisasikan dengan lebih baik lagi, serta Pemerintah harus memberikan fasilitas dan pelayanan yang prima dengan bekerjasama dengan Rumah Sakit agar mencegah terjadinya komersialisasi rapid tes antigen ini.

Selain itu, sebaiknya Pemerintah konsisten dengan tidak mengubah-ubah lagi kebijakannya agar wabah Covid-19 ini menjadi lebih terkendali. (TN-red)

Related Articles

Back to top button