Tim Kumdam IX/Udayana Berikan Pemahaman UU ITE ke Prajurit dan Jajaran Kodim 1620/Loteng

Lombok Tengah, Talikanews.com – Tim Hukum Kodam (Kumdam) IX/Udayana Mayor Chk Wiharto Aris Susanto, memberikan pemahaman akan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ke Prajurit dan Jajaran Kodim 1620/Loteng berlangsung di Aula Serba Guna Makodim, Kamis 26 November 2020.

Pada kesempatan itu, Mayor Chk Wiharto Aris Susanto selaku Tim Penyuluh Hukum Kodam Udayana, mengatakan salah satu atensi dari Komando atas adalah tentang UU ITE.

“Sebagain besar prajurit TNI dan Persit saat sekarang ini pasti mempunyai media sosial (medsos ). Oleh karena itu bijaklah dalam menggunakan medsos jangan sampai terjerat UU ITE,” pinta Mayor Chk Wiharto Aris Susanto.

Aris Susanto memberikan beberapa contoh perbuatan yang dilarang dalam bermedia social adalah memposting konten Pornografi, konten perjudian, konten hinaan /pencemaran nama baik, konten berita dan menyesatkan dan konten sara.

Selain itu Tim Penyuluh hukum juga menjelaskan tentang berita bohong/Hoax yang saat ini sangat marak sekali terjadi di masyarakat dimana hal tersebut merupakan informasi palsu yang disengaja atau tidak sengaja disebarkan luaskan melalui medsos.

“Berita Hoax ini juga termasuk dalam pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang Undang ITE seperti penghinaan, penistaan dan fitnah,” terangnya.

Untuk menghindari pelanggaran pidana Undang-undang ITE, Mayor Chk Wiharto Aris Susanto memberi pedoman dalam bermedsos baik kepada prajurit Kodim termasuk kepada istri prajurit yakni tidak menghina, tidak mengkritik, tidak menyebar, tidak mengungkap dan harus menjaga netralitas.

“Perlu dipahami bersama bahwa Istri prajurit TNI Angkatan Darat mutlak tidak dapat dipisahkan dari TNI Angkatan Darat baik dalam melaksanakan tugas organisasi maupun dalam kehidupan pribadi, oleh karena itu istri prajurit TNI Angkatan Darat Harus membantu TNI Angkatan Darat dalam menyukseskan tugasnya,” imbuh Mayor Chk Wiharto

Selain tentang UU ITE, Tim penyuluh Kodam IX/Udayana juga menekankan netralitas TNI dalam Pemilukada Tahun 2020 yakni agar tidak mendukung salah satu paslon, tidak memberikan fasilitas tempat milik TNI untuk kegiatan salah satu paslon, melakukan pemantauan kepada personil TNI, menjaga netralitas TNI dan menindak tegas personil TNI yang ikut politik praktis.

Sementara Dandim 1620/Loteng Letkol Inf I Putu Tangkas Wiratawan, berterima kasih kepada Tim Penyuluh Hukum Kodam IX/Udayana yang telah memberikan penyuluhan hukum tentang Undang-undang ITE dan Netralitas TNI dalam Pilkada, sehingga harapan Dandim hasil penyuluhan ini dapat di implementasikan oleh prajurit Kodim 1620/Loteng beserta istrinya dalam kehidupan bermasyarakat.

“Pimpinan Angkatan Darat tidak melarang prajurit dan istrinya menggunakan medsos namun dipastikan harus bijak dan ada manfaat dalam bermedsos,” tutupnya. (TN-03)

Related Articles

Back to top button