Pemuda Pancasila Loteng Tuding Tim Independen Sengketa Lahan KEK Bentukan Gubernur NTB “Tak Netral”, Ini Tanggapan Dr Zul

Lombok Tengah, Talikanews.com – Pemuda Pancasila Loteng terus mengamati kinerja tim independen sengeketa lahan di KEK Mandalika untuk jalur sirkuit MotoGP bentukan Gubernur NTB dinilai “tak netral”.

“Kami melihat pemerintah dalam hal ini tim yang di bentuk Gubernur terlihat melakukan kesewenang-wenangan terhadap warga pemilik lahan. Hal itu terlihat dari indikasi tim yang tidak independen,” ungkap Ketua Pemuda Pancasila Loteng, M Samsul Qomar, Kamis 22 Oktober 2020.

Qomar menyampaikan, ada tim yang di biayai oleh pihak bersengketa sehingga dirinya menilai tidak masuk di akal dan gaya “tipu tipu” dan modalnya diduga dari ITDC.

Qomar juga melihat keseriusan Gubernur NTB untuk membantu warganya sendiri terkesan kurang berpihak, justru berpihak pada coorporate saja, sementara rakyat kecil diabaikan demi kepentingan proyek balap MotoGP ini.

“Jadi selama ini pak Gubernur turun ke masyarakat seolah olah peduli sama rakyat. Terkesan pencitraan saja bukan dari hati, sekedar nampak di publik saja. Kita mengetahui bahwa proyek MotoGP Mandalika ini dibahasakan oleh pemerintah sebagai proyek strategis nasional. Mestinya proyek strategis itu tidak mengorbankan hak rakyat kecil,” ketusnya.

Menurut Qomar, bukankah pembangunan itu di hajatkan untuk kesejahteraan rakyat, namun malah rakyat ditindas dan dirampas hak haknya. Jika ini tetap dilakukan maka, bisa dibilang Gubernur sudah antipati terhadap hak hak rakyatnya sendiri dan ini menjadi catatan sejarah kelam pemerintahannya.

Selain itu lanjutnya, boleh jadi yang di daerah lain mengabaikan perasaan dan kesusahan rakyat Loteng hari ini karena, belum disentuh program atau proyek nasional dan belum diambil hak haknya seperti masyarakat Kuta Mandalika. Jadi, ini sebuah awal tindakan tidak adil yang dilakukan oleh pemimpin daerah kepada rakyatnya.

Selanjutnya, Qomar melihat Tim ini bekerja kurang profesional dan tertutup karena yang mereka minta hanyalah bukti kepemilikan dari masyarakat. Sementara, bukti alas HPL ITDC tidak berani buka ke publik, karena selama ini beralasan HPL masyarakat tidak di perkenankan membuat alas hak seperti sertifikat dan ini tentu tindakan kesewenang-wenangan yang di pertontonkan BUMN kepada rakyat kita.

“Semestinya ITDC menggugat Rakyat yang sudah menempati tanahnya puluhan tahun turun temurun dan oleh broker plat merah ini di telantarkan begitu lama terus sekarang tiba-tiba datang menghapus sebagian besar kepemilikan rakyat dengan cara yang tidak elok dan mengabaikan rasa keadilan dan hak asasi manusia,” ungkap Qomar

Untuk itu pihaknya meminta Gubernur NTB Zulkieflimansyah untuk segera sadar diri dan berpihak kepada rakyat meminta kepada tim yang bekerja untuk memutuskan perkara dengan seadil-adilnya karena masyarakat tidak akan pernah mau menyerah.

“Mohon sadar pak Gubenrur kemana mereka akan pergi dan tinggal, kemana mereka akan berteduh, masa iya negara tega memperlakukan rakyat sekejam itu,” tandasnya.

Pemuda pancasila pun meminta agar Presiden Jokowi tidak lantas percaya terhadap laporan bawahannya karena soal tanah ini masih berlanjut sebelum ada win win solusi untuk rakyat pemilik lahan.

“Kita hidup di negara ini bukan untuk ditindas oleh penguasa tapi di lindungi , percuma mencitrakan diri peduli pada rakyat tapi kenyataan rakyat tidak bisa hidup dan makan yang layak di tanahnya sendiri,” sentilnya.

Apa yang disampaikan ketua Pemuda Pancasila Loteng itu, justru ditanggapi Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah melalui akun facebooknya ditulis Tim Independen Gubernur utk ITDC?

Sapaan Dr Zul menyampaikan, ITDC itu BUMN yang di amanahi untuk mengelola kawasan parawisata. Salah satu yang menjadi tanggungjawab ITDC itu adalah Kawasan Mandalika di NTB.

Mandalika menjadi khusus karena kini menjadi Super Priority Tourist Destination dari Pemerintah pusat. Menjadi destinasi wisata yg sangat sangat di prioritaskan oleh pemerintah pusat.

Bahkan dibandingkan dengan Super Priority Tourist Destination yang lain, Mandalika lebih khusus lagi sekarang karena akan diselenggarakannya MotoGp 2021 di Kawasan Mandalika. “!Terima kasih ITDC atas usaha dan kerja kerasnya, demikian juga support dan Lobby pemerintah pusat dan Pak Jokowi. Luar biasa !,” ungkapnya.

Tapi, rencana penyelenggaraan MotoGp ini di Mandalika bukan tanpa kendala, masih ada tanah di area sirkuit yang di klaim masyarakat belum di selesaikan pembayarannya oleh ITDC. Di sisi lain ITDC merasa punya alas hukum yang kuat terhadap lahan-lahan yang di klaim masyarakat tersebut.

Mestinya, kalau ini area biasa, semua jadi urusan ITDC saja, karena yang mengelola kawasannya kan ITDC. Tapi karena ini etalase nasional dan program unggulan utama pemerintah sehingga pemerintah daerah di minta untuk membantu.

“Perintah dari pusat sangat jelas dan tegas, Proyek unggulan ini harus sukses dan terlaksana dengan baik tapi tak boleh ada masyarakat yang di korbankan. Karena ada hajatan besar tentu harga-harga tanah jadi tidak terkendali bahkan di luar nalar dan akal sehat. Sehingga masalah yang mestinya sederhana jadi sangat rumit dan berbelit,” ujarnya.

Gubernur juga mengaku ini menjadi berbelit-belit, konon ditengarai karena banyak oknum-oknum yang bermain dan memanfaatkan kesempatan ini. Oknum-oknum tersebut di curigai dari internal ITDC sendiri maupun dari Pemda dan Provinsi. Namanya juga dugaan dan isu jadi kadang liar tidak keruan.

“Karena kita nggak mau berlarut-larut dan segera ada kepastian, dan dana serta pengerjaannya harus segera selesai sesuai jadwal maka, setelah rapat berkali-kali Forkopimda NTB memutuskan untuk membentuk Tim Percepatan penyelesaian utk membantu ITDC segera menuntaskan masalah ini,” tuturnya.

Tim itu anggotanya bervariasi mewakili Pemda Provinsi, Pemda Kab Loteng, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, BPN dan lain-lain, termasuk belakangan dari Komas HAM dan Ahli dari Unram.

Tim ini di bentuk agar masalah ini bisa di diskusikan dan diselesaikan dengan berbagai macam terobosan sehingga persoalan ini bisa selesai untuk kepentingan strategis nasional dan pada saat yang sama masyarakat tidak di rugikan.

“Insya Allah tim berjalan baik dan kalau ada yang curiga bahwa Tim ini di biayai oleh ITDC sama sekali nggak benar. Nggak ada pembiayaan tim yg berasal dan diperoleh dari ITDC. Bahwa dalam SK Tim ada pernyataan bahwa pendanaan Tim di bebankan ke ITDC krn memang ini mestinya tugas ITDC, tapi dalam prakteknya nggak pembiayaan apa2 dari ITDC,” tegasnya.

Sehingga lanjutnya, semangat saat ini mencari kemaslahatan bersama. Anggota tim sangat berpengalaman dan terbuka atas berbagai masukan dan saran. Tapi at the end of the day tentu tidak mungkin bisa memuaskan semua orang.

“Insya Allah upaya-upaya dialog dengan hangat dan penuh kekeluargaan akan terus di lakukan. Doakan semoga semuanya lancar. Amiin,” tutupnya (TN-red)

Related Articles

Back to top button