Mediasi Sengketa Lahan KEK Mandalika, Komnas HAM temukan Lahan Warga Masuk Enclave

Lombok Tengah, Talikanews.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) temukan ada lahan warga masuk Enclave di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok yang dikelola PT ITDC.

Oleh sebab itu, guna mempercepat penyelesaian sengketa lahan tersebut. Tim percepatan penyelesaian sengketa lahan mempertemukan pihak ITDC dengan masyarakat pengkelaim lahan untuk di mediasi, berlangsung di Hotel D-Max, Jumat 23 Oktober 2020.

Ketua Tim verifikasi percepatan sengketa Lahan, AKBP Wawan Haryono mengatakan, kegiatan ini hanya mediasi antara pihak ITDC dan 15 orang masyarakat pengklaim lahan.

“Iya, ini hanya mediasi saja untuk mencari titik temu demi terlaksananya proses pembangunan Sirkuit MotoGP,” singkat AKBP Wawan.

Sementara itu, utusan dari Komnas HAM, Widodo Dwi Putra mengatakan, tugasnya hanya memantau dan mengawal jalannya mediasi antara masyarakat pengkalim dengan pihak ITDC terkait sengketa lahan di Kawasan Ekonomis Khusus (KEK) Mandalika, bertujuan supaya persoalan sengketa lahan ini bisa diselesaiakan secara kekeluargaan tanpa ada unsur kekerasan.

“Saya di tugaskan untuk memantau mediasi ini supaya berjalan baik tanpa ada yang merasa dirugikan, baik masyarakat pengkelaim atau pihak ITDC agar menemukan titik terang dan jalan keluar,” kata dia.

Dia menjelaskan, Komnas HAM juga merekomendasikan kepada pihak Tim Percepatan Sengketa Lahan untuk membayar lahan milik masyarakat yang berhak, tentu dengan menunjukkan alas hak yang kuat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila masih ditemukan adanya tumpang tindih terkait persamaan atau perbedaan obyek lahan maka, Komnas HAM merekomendasikan juga agar Tim verifikasi yang di tunjuk oleh ITDC bersama masyarakat segera verifikasi obyek lahan tersebut.

“Kita sudah sarankan juga kepada kedua belah pihak, jika ada perbedaan obyek atau titik koordinat lahan, maka segera di selesaikan,” ujar Widodo

Ia Juga meminta kepada pihak ITDC supaya, sebelum melakukan penggusuran lahan, terlebih dahulu ITDC harus menunjukan bukti yang kuat tentang penguasaan lahan kepada masyarakat pengklaim. Begitu pun masyarakat pengklaim, harus bisa menunjukkan alas hak yang kuat kepada ITDC bahwa mereka belum melepas atau menjual lahan miliknya.

Komnas HAM juga meminta ITDC menunjukkan alashaknya kepada masyarakat pengklaim sehingga masyarakat mengetahui apakah mereka sudah melepas hak lahannya atau ada pihak lain yang mengatasnamakan pemilik melakukan pelepasan hak lahan itu.

“Kita meminta kedua belah pihak menunjukan alat bukti kepemilikan yang kuat agar persoalan ini terbuka, sehingga kita mengetahui siapa sebenarnya yang asal klaim terhadap kepemilikan lahan itu,” tegasnya.

Widodo mengaku, dalam perjalanan mediasi, pihaknya baru menemukan satu orang pemilik lahan masuk enclave. Artinya, memang masyarakat pengklaim atas nama Masrub berhak untuk mendapatkan pembayaran.

Sementara lahan yang ditujukkan warga objek berada dipinggir rawa atau Sungai itu harus jelas juga kepemilikan, karena dari aturan konservasinya bahwa rawa atau sungai itu sudah ada peruntukan dan fungsinya.

Sehingga, jika masyarakat tidak boleh memiliki atau mengalih fungsikan rawa atau sungai itu tentu pihak ITDC juga tidak boleh alih fungsikannya sesuai dengan aturan konservasi dan penataan lingkungan.

“Dengan adanya mediasi seperti ini saya rasa sangat baik karena tidak akan terjadi bentrok dan ITDC juga tidak perlu melakukan penggusuran secara kekerasan dengan mengerahkan aparat keamaan yang berlebihan,” tutup Widodo Dosen Unram Pakultas Hukum. (TN-03)

Related Articles

Back to top button