Merger, Komisi III sarankan Calon Direksi BPR NTB orang Eksternal

Mataram, Talikanews.com – Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sarankan supaya calon Direksi Bank Perkreditan Rakyat BPR NTB, dari eksternal. Saran itu muncul lantaran merger atau penggabungan Perusahaan Daerah yang belum ada kejelasan hingga saat ini.

Dimana, penggabungan delapan BPR itu ditargetkan tuntas pada Agustus 2020 lalu. Namun, belum ada kejelasan. Atas dasar itu lah Komisi III DPRD Provinsi NTB mendorong agar segala proses terkait BPR segera diselesaikan.

“Tentu kita mendesak untuk dipercepat penyelesaiannya. Karena harus segera dituntaskan,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB, Sambirang Ahmadi, Rabu 14 Oktober 2020, di Mataram.

Dikatakan Dewan Dapil V Sumbawa-KSB itu, proses penggabungan harus menuai kejelasan dan sangat penting karena merger itu diperlukan cepat, agar bisa segera konsolidasi modal pihak ketiga untuk optimalisasi pelayanan dan fasilitas kredit ke UMKM.

“Dalam perekrutan Direksi harus dilakukan secara transparan. Intinya harus dipercepat dan proses perekrutan direkturnya secara terbuka,” kata dia.

Ketua Fraksi PKS ini menekankan, dalam proses perekrutan Banker profesional dari eksternal BPR harus pula diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi calon direksi.

“Ini maksudnya supaya ada transfer nilai dan kultur perusahaan yang baru dan lebih kompetitif serta progresif. Mereka (dari eksternal BPR) harus diberikan ruang juga, tentu yang sesuai ketentuan dan kualifikasi,” imbuhnya.

Sambirang menyayangkan belum ada kejelasan proses merger sampai saat ini. Mestinya harus disegerakan, termasuk soal perekrutan calon direksi tadi.

“Ini kan molor terus, mau sampai kapan?. Harus dipercepat lah, ini kesannya jadi tidak ada kejelasan. Kami Komisi III mendorong agar proses itu segera diselesaikan. Kemudian berikan ruang dari eksternal BPR untuk mengikuti proses calon direksi, tentunya harus transparan,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah tidak menampik molornya target penggabungan BPR, disebabkan persyaratan untuk melakukan penggabungan Delapan PD BPR sesui ketentuan ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB juga tidak semudah dibayangkan.

“Kelengkapan persyaratan ini yang masih kita lakukan. Salah satunya, sertifikasi para calon Direksi dan Komisarisnya,” kata Gubernur.

Sapaan Dr Zul itu mengaku, lambatnya pengajuan persyaratan merger delapan PD BPR NTB ke OJK juga dipicu Kepala Biro Perekonomian Setda NTB H Aminurrahman baru sembuh dari sakitnya.

Oleh karena itu, komunikasi untuk melengkapi persyaratan pengajuan ke OJK juga terhambat selama ini. “Memang ada target yang terlampau. Tapi, kita harus pahami kondisi kepala OPD yang menangani prosesnya juga tengah sakit. Dan baru dua hari ini, beliau (Karo Perekonomian) mulai ngantor lagi,” kata Gubernur.

Dia berharap semua pihak, termasuk kalangan DPRD NTB agar juga memaklumi kendala yang dihadapi oleh OPD terkait, sehingga proses merger itu, molor hingga saat ini.

“Pastinya keterlambatan itu harus dimaknai untuk memberi kesempatan ulang agar melengkapi persyaratan yang diminta oleh OJK. Termasuk, jangan sampai kita buka proses rekrutmen calon direksi dan komisarisnya tapi enggak ada satupun orang yang kita masuk,” jelas gubernur.

Sementara itu, Ketua Tim Konsolidasi Merger BPR NTB Lalu Suwandi Arwan mengakui jika hingga saat ini pihaknya terus berpacu melengkapi semua dokumen yang menjadi syarat pengajuan ke OJK NTB.

Termasuk sudah mulainya bekerja tim vendor IT terkait kesiapan infrastruktur teknis data BPR NTB yang berasal dari Bandung, Jawa Barat.

“Kami di tim terus berpacu dan bekerja menyiapkan semua kesiapan dokumen untuk diajukan ke OJK,” ungkapnya.

Hanya saja, Lalu Arwan tak menampik jika hingga saat ini tahapan seleksi calon pengurus, baik itu calon direksi, dewan pengawas dan juga komisaris masih belum dilaksanakan.

Karena hal tersebut menjadi kewenangan pemegang saham untuk menunjuk siapa saja calon pengurus yang akan mengikuti seleksi. Rencananya, untuk calon direksi terdapat empat jabatan dan nantinya akan diusulkan masing-masing dua calon setiap jabatan, sesuai syarat dari OJK.

Lalu Arwan belum pastikan target seleksi calon pengurus, apalagi bulan September, karena harus dipastikan dokumen masuk ke OJK.

Karena syarat utama yang harus diajukan bersamaan dengan dokumen lainnya adalah nama-nama calon pengurus yang nantinya akan mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and propert test yang dilaksanakan oleh OJK dalam waktu 20 hari kerja.

“Untuk target kapan diajukan ke OJK, belum berani kami pastikan. Karena untuk proses seleksi dan nama nama calon pengurus menjadi kewenangan pemegang saham,” pungkasnya. (TN-red)

Related Articles

Back to top button