Penolakan UU Omnibus Law di NTB Terus Berlangsung, Gedor DPRD Udayana hingga Kantor Gubernur

Mataram, Talikanews.com – Aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja di DPRD NTB jalan Udayana hingga Kantor Gubernur di pejanggik Mataram terus berlangsung. Bahkan, para demostran membakar Ban bekas di depan kantor Rakyat, Senin 12 Oktober 2020.

Kali ini muncul Aliansi Pejuang Aspirasi Rakyat (Aparat), merupakan gabungan organisasi HMI MPO, LMND, GMNI dan HIMMAH NW dengan membawa puluhan massa

Kedatangan massa itu menuntut Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. Mereka meminta kepada DPRD Provinsi NTB untuk mendukung aksi mereka dengan turut menyatakan sikap supaya meminta Omnibus Law dicabut.

Koordinator lapangan, Ilham menyambut, keberadaan UU Ciptaker itu tidak berpihak kepada petani. Dalam urusan pangan lanjut Ilham, ada bahaya yang mengancam konsep kedaulatan pangan karena memasukkan impor sebagai sumber penyediaan pangan yang sebelumnya di Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, tidak ada.

Dia juga menambahkan, dalam Omnibus Law ini syarat-syarat untuk melakukan impor juga tidak diatur. Sedang dalam konteks lingkungan sebagai persyaratan usaha dalam Undang-undang Cipta Kerja ini dihapuskan.

“Setiap usaha hanya dipersyaratkan persetujuan lingkungan, yang kriteria dan persyaratannya lebih ringan. Selain itu, risiko lingkungan dipersempit hanya pada masyarakat yang terdampak langsung,” kata dia.

Puluhan massa terus berorasi depan kantor DPRD NTB, tak lama kemudian ricuh karena para pengunjuk rasa tidak sabar untuk ditemui Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB. Pintu Gerbang utama menjadi sasaran massa. Massa juga membakar ban di jalan raya yang mengganggu pengguna jalan lainnya.

Penolakan UU Omnibus Law di NTB Terus Berlangsung | Talikanews.com
Penolakan UU Omnibus Law di NTB Terus Berlangsung | Talikanews.com

Untuk menghindari amukan massa Wakil ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi menemui massa. Dihadapan massa, politisi Gerindra itu mengatakan, apa yang menjadi aspirasi teman-teman sudah diserapnya.

“Perlu kami tegaskan bahwa DPRD telah mengeluarkan sikap dan maklumat. Bahwa kami pada intinya meminta kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden, untuk segera mengeluarkan Perppu untuk membatalkan Undang-undang Omnibus Law ini,” kata dia.

Mori meminta kepada para pengunjuk rasa agar dalam menyampaikan aspirasi lebih santun dan tidak anarkis. “Rekan-rekan tidak perlu bakar-bakar ban segala. Ndak ada
yang perlu diperdebatkan, karena sikap kita sama. Kecuali kita punya sikap yang berbeda dengan adik-adik semua,” pintanya.

Mori pun menyerahkan salinan surat DPRD Provinsi NTB perihal apa yang sempat disampaikan para massa demonstran pada Kamis 08 Oktober 2020 dan sudah disampaikan ke DPR RI bahkan Presiden.

Seusai diterima Mori Hanafi, puluhan massa itu melanjutkan orasinya ke Kantor Gubernur jalan Pejanggik. Mereka menyampaikan hal sama dan diterima Sekretaris Daerah Provinsi NTB, HL Gita Ariyadi.

Pada kesempatan itu, Gita mengaku, pemerintah daerah dalam tarikan satu nafas yang sama dengan mahasiswa menyangkut cara menyampaikan aspirasi.

“Kami dalam tarikan satu nafas yang sama dengan mahasiswa, membebani aspirasi,” cetusnya.

Dia menegaskan, saat ini Gubernur tidak bisa menemui massa aksi karena sedang menemui para pekerja, buruh dan pengusaha untuk membahas Omnibus Law juga. “Nanti kita sampaikan kepada pak Gubernur, mengenai janji untuk bertemu namun tidak dilaksanakan karena ada misteknis,” ujarnya.

Setelah mendengar penjelasan itu, puluhan massa membubarkan diri dengan tertib. (TN-red)

Related Articles

Back to top button