Bawaslu Loteng Tekankan ASN, TNI dan Polri Jaga Netralitas di Pilkada 2020

Lombok Tengah, Talikanews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah terus tekankan pentingnya ASN, TNI dan Polri menjaga netralitas di Pilkada 2020.

Penekanan itu agar terciptanya Pemilukada yang damai, bermartabat dan beretika, yang disampaikan saat sosialisasi di hadiri unsur ASN, TNI dan Polri, di Loteng, Kamis 08 Oktober 2020.

Ketua Bawaslu Lombok Tengah, Abdul Hanan mengatakan sesuai aturan tentang netralitas ASN itu sudah jelas bunyinya bahwa ASN, TNI dan Polri itu tidak boleh berpolitik praktis.

“Sudah jelas aturannya tentang netralitas ASN, TNI dan Polri yang tidak boleh melakukan politik praktis,” ungkap Hanan.

Hanan mengaku, saat ini Bawaslu tengah menangani 11 kasus ASN yang melanggar etik, yang mana 3 kasus itu pihaknya sudah teruskan rekomendasi ke KASN untuk di proses lebih lanjut.

“Kami hanya menjalankan UUD dalam hal ini sebagi pengawas dan juga sebagai penemu. Jadi terhadap apa yang kami temukan di lapangan berkaitan dengan pelanggaran etik ASN, akan dalami setelah itu kami kirim hasil temuan kami ke KASN,” kata dia.

Terkait sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas, merupakan ranah KASN berkaitan pelanggaran etik, tetapi jika yang dilanggar tindakan pidanya, yang berhak memberikan sanksi adalah penegak hukum.

“Ia sangsi bagi ASN yang tidak menjaga netralitas itu berat tergantung dari jenis pelanggarannya, jadi kami mohon untuk seluruh ASN, TNI – Polri dan kepala desa beserta stafnya jaga netralitas dalam pemilukada,” ujar Hanan

Sementara bagi ASN yang istrinya atau suaminya ikut sebagai calon maka dia harus mengambil cuti agar netralitas itu tetap terjaga.

“Kalau ada salah satu dari sepasang suami istri itu sebagai calon yang akan dipilih maka wajib hukumnya untuk mengambil cuti agar demokrasi terjaga netralitasnya,” imbuh Hanan.

Salah seorang timses dari paslon nomer urut 2, Abdurrahman mengapresiasi netralitas TNI POLRI yang salama dalam proses pemilu, selalu mengedepankan netralitas.

“Kalau netralitas TNI-POLRI ini sudah tidak kita ragukan lagi tapi yang kita ragukan netralitasnya adalah ASN,” ujar Abdurrahman

Ia juga meminta apa yang disampaikan ini agar disosialisasikan ke masyarakat agar meraka paham dan mengerti aturan Pilkada.

“Seharusnya sosialisasi tentang pemilukada ini harus jauh hari sudah disosialisakan bukan setelah adanya Pelanggaran baru Bawaslu mensosilisasikan,” tutup Abdurahman.(TN-03)

Related Articles

Back to top button