Mataram, Talikanews.com – Sebanyak 23 bakal pasangan calon kepala daerah dari Tujuh Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat gelar deklarasi dan buat komitmen kesiapan mematuhi protokol kesehatan selama menjalankan tahapan Pilkada serentak yang berlangsung di Mapolda NTB, 17 September 2020.
Dihadapan para pejabat, penyelenggara Pemilu dan para pasangan calon kepala daerah, Kapolda NTB, Irjen Pol Muhammad Iqbal berharap kepada semua pihak terutama bakal pasangan calon kepala daerah sepakat sukseskan Pilkada ini, namun dengan syarat yakni tetap menjaga protokol kesehatan.
Iqbal meyakini, para Bapaslon pasti mengedepankan kepentingan masyarakat, tapi perlu di ingat saat ini era pandemi yang sudah banyak korbankan nyawa. Oleh karena itu, diharapkan kepada para Bapaslon supaya mematuhi komitmen yang sudah ditanda tangani itu.
“Jangan terlena dan jangan ada klaster Pilkada di NTB, mari ajak masyarakat patuhi protokol kesehatan. Ada sanksi bagi yang melawan berupa pidana. Saya bukan menakuti tapi sudah tertuang dalam aturan,” ungkapnya.
Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Hari Brata menegaskan, bagi semua orang terlebih para Bapaslon yang sudah mendatangi komitmen menjalankan protokol kesehatan, sudah disiapkan ancaman hukuman. “Tidak ada satu orang pun yang bisa melawan hukum. Bahkan, ancamannya sudah diatur dalam ketentuan hukum,” kata dia.
Ketua KPUD Provinsi NTB, Suhardi Saud menyampaikan bahwa, tanggal 23 September mendatang akan dilakukan penetapan Bapaslon menjadi Paslon. Kemudian, tanggal 24 September proses pencabutan nomor urut. Sehingga, sangat rawan terjadi perkumpulan massa pendukung. Oleh sebab itu, diharapkan bapaslon perhatikan komitmen yang sudah sepakati.
“Kampanye nanti dibatasi hanya 50 orang, sementara kegiatan di luar ruangan ada pembatas. Untuk kegiatan umum maksimal 100 orang, namun teknis penyelenggaraan sudah diatur sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M Khuwailid menegaskan, Pilkada bisa dilanjutkan dengan syarat harus menjaga protokol kesehatan. Oleh sebab itu, diharapkan NTB harus membuktikan komitmen tersebut yakni patuhi protokol Covid-19. Jika tidak, ada sanksi administrasi dan pidana.
“Jika ada pelanggaran, sanksi ada bagi Paslon bahkan bisa di diskualifikasi,” ujarnya.
Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah meminta kekompakan terhadap para Bapaslon dan masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan karena, ini modal bisa menjalani Pilkada serentak tahun 2020.
“Terimakasih kepada Kapolda telah menginisiasi kegiatan ini termasuk menyangkut kampung sehat yang sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat,” kata dia.
Salah satu bakal calon Bupati Loteng, HL Pathul Bahri mengaku siap menjalankan tahapan Pilkada sesuai protokol kesehatan. “Mengenai saat pendaftaran lantas banyak massa, kami tidak pernah mengajak, itu keinginan masyarakat,” kata dia.
Menurutnya, aturan protokol kesehatan sudah jelas, harus dilaksanakan karena setiap orang kedudukan sama di depan hukum. Sehingga, aturan itu harus dijalankan.
“Kami akan bentuk gugus tugas Covid-19 bentuk menjalankan komitmen protokol kesehatan,” tutupnya (TN-red)
-
-
-
-
