Hukum & Kriminal

PPIP Cabang Lombok Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Ini Alasannya

Lombok Tengah, Talikanews.com – Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP) Cabang Lombok, Nusa Tenggara Barat, menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Pengurus PPIP perwakilan Lombok, M. Azhari Zul Pandi menyampaikan alasan menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang akan di bahas oleh pemerintah itu.

“Kami menolak tegas Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang di canangkan pemerintah itu karena, tidak berpihak terhadap para pekerja tapi, RUU itu Pemerintah Lebih cenderung berpihak kepada kaum library atau pemilik modal,” ungkapnya, Rabu 1 Juli 2020, di hadapan awak media.

Dia menegaskan, di RUU itu ada beberapa hak para pekerja dimutilasi, padahal yang dimutilasi itu sangat vital bagi pekerja.

Baca juga :  Kasta NTB Minta Kapolri Usut Dibalik Kaburnya Dorfin Diluar Logika

“Di RUU itu ada hak pekerja yang akan di hapus, salah satu contoh yakni pesangon bagi tenaga kerja. Bagi kami ini sudah tidak berperikemanusiaan lagi,” kata dia.

Yang menjadi kehawatiran lanjutnya, ketika pasal itu dihapus maka, para pekerja tidak akan mendapatkan pesangon lagi, artinya para pemilik perusahaan seananknya akan memberhentikan pekerja.

“Kalau itu di hapus kami khawatir para pekerja tidak punya kekuatan untuk bertahan di Perusahaan itu. Pemilik perusahaan seenaknya memberhentikan pekerja dengan berbagai dalih dan alasan,” tutupnya (TN-03)

Related Articles

Back to top button
Close