Kepala DPMD Loteng “Mentahkan” Tudingan KPU dan Polisi Dalam Proses Pilkades 2018

Lombok Tengah, Talikanews.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Loteng, Dr Jalaludin mentahkan tudingan Komisi Pemilihan Umum mengenai telah menggunakan kota suara dalam Pilkades tahun 2018 yang dihibahkan KPUD.

Begitu juga dirinya membantah tuduhan Penyidik Tipikor Polres Loteng menyangkut dugaan korupsi anggaran pengadaan kertas suara dan kotak suara untuk 96 Desa tahun 2018.

Jalaludin mengatakan, pengadaan kotak surat suara untuk pemilihan kepala desa tahun 2018 itu pihaknya tidak menggunakan kotak suara yang dihibahkan oleh KPUD Loteng. Melainkan murni pengadaan dari anggaran Pilkades 2018.

“Siapa bilang kita gunakan kotak suara hibah KPUD. Kita pengadaan sendiri kok dari anggaran yang tersedia saat itu,” ungkapnya Selasa (12/05).

Jalaludin memaparkan alasannya berani mentahkan statemen tersebut karena, proses hibah kotak surat suara dari KPUD Loteng tersebut berlangsung akhir tahun 2019. Sementara, proses Pilkades tahun 2018.

Dirinya juga sudah menjelaskan semuanya dihadapan penyidik Tipikor Polres Loteng, saat ia diperiksa karena ada dugaan korupsi.

Ketika disinggung kotak suara yang dihibahkan KPUD tersebut dipergunakan dimana? Jalaludin enggan memberikan jawaban dan memilih diam sampai berita ini di muat.

Sebelumnya, Kepala DPMD Loteng itu diperiksa Polisi terkait kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan kotak suara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 96 Desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yakni pada tanggal 24 Oktober 2018, besaran anggaran Rp182 juta dan surat suara Pilkades tahun 2018 dengan nilai anggaran Rp 1,2 Miliar lebih. (TN-03)

Related Articles

Back to top button