Bersamaan, Dewan NTB Minta Gubernur NTB Evaluasi dan Ganti Kalak BPBD

Mataram, Talikanews.com – Salah seorang Anggota DPRD NTB, Akhdiansyah minta kepada Gubernur supaya evaluasi Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD) Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik.

Dorongan evaluasi itu muncul karena Ahsanul Khalik dianggap gagal dan tidak mampu memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut. Pilihannya hanya dua, Khalik memiliki rasa malu dan mengundurkan diri, atau diganti secara paksa oleh pimpinan daerah.

Alasan lain, hingga bulan Oktober 2019, masih banyak korban gempa yang belum memiliki rumah. Para wakil rakyat di DPRD NTB, kompak menilai bahwa semua itu bukti tidak becusnya Ahsanul Khalik.

“Gubernur segera lah evaluasi. Kalau tidak maksimal, kenapa gak diganti saja,” ujar Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NTB, yang disapa Yonki, Kamis (10/10).

Yonki mengingatkan gubernur, salah satu prioritas Pemerintah Provinsi NTB adalah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa. BPBD selaku OPD yang paling bertanggungjawab, seharusnya bisa maksimal dalam bekerja.

Progres Rehab-Rekon saat ini, membuat Yonki prihatin. Nasib korban gempa dipertaruhkan yang sudah lama menderita.

“Ini bukan soal main-main, ini soal serius. Ini bicara nasib korban gempa. Kita minta Gubernur agar serius perhatikan ini,” ujar pria yang juga Sekretaris PKB NTB ini.

Bukan hanya masalah data korban saja yang tidak becus diurus Kalak BPBD NTB. Hasil kinerja dalam percepatan Rehab-Rekon juga mengecewakan. Belum lagi ratusan miliar dana gempa juga masih mengendap hingga saat ini. Padahal setiap korban memiliki nama dan alamat yang jelas.

Oleh karena itu, sudah saatnya Kalak bertanggungjawab atas semua kelalaiannya. Apalagi di internal BPBD saja terjadi konflik, sehingga tidak bisa maksimal mengurus korban gempa.

“Uang mengendap jadi pertanyaan besar kita. Ini kelalaian. Internal BPBD konflik, mereka gak bisa selesaikan masalah. Gimana mau urus korban gempa,” kata dia.

Lain halnya disampaikan politisi senior PDI-P, H Ruslan Turmuzi. Tanpa basa-basi, dirinya meminta Ahsanul Khalik untuk mundur secepatnya.

“Ini masalah serius, kasian masyarakat korban gempa. Koordinasi Khalik lemah. Mengundurkan diri saja lah, Ahsanul Khalik itu terbukti tidak mampu pimpin BPBD,” kata Ruslan yang sudah lima periode menjadi wakil rakyat.

Seorang Kalak BPBD, lanjut Ruslan, harus memiliki kemampuan otak kiri dan otak kanan. Komunikasi dengan semua pihak penting dibangun dengan baik. Bukan justru memperbanyak lawan karena merasa sudah hebat.

Kapasitas itulah yang tidak dimiliki oleh Ahsanul Khalik. Kalak sebelumnya, H Mohammad Rum justru jauh lebih baik dibandingkan Khalik.

“Dia kan merasa hebat, merasa wow, sok bisa. Tapi kita bicara bukti, buktinya dia tidak mampu pimpin BPBD. Makanya mundur saja,” pinta Ruslan.

Koordinasi Khalik yang lemah, membuat korban gempa menjadi korban. Dana yang sudah ada saja kebingungan digunakan. Kemudian persoalan data, tidak juga bisa tuntas.

“Seharusnya koordinasi intens dengan kabupaten/kota juga. Ini jangan merasa sok hebat sendiri, lalu menyalahkan kabupaten/kota. Padahal ketika kab/kota lamban, dia yang seharusnya bertanggungjawab. Jangan malah cuci tangan dan sok hebat sendiri,” ujar Ruslan.

Oleh karena itu, apabila Khalik memiliki rasa malu atas ketidak becusannya, maka diminta segera untuk mengundurkan diri.

“Kalau tidak punya malu untuk mundur, tugas gubernur untuk segera ganti Khalik. Kasian masyarakat, jangan jadikan korban gempa semakin menderita,” ucapnya.

Ditegaskan Ruslan, Pemerintah pusat telah maksimal bekerja membantu korban. Dana besar dan regulasi dimudahkan. Namun implementasinya justru masih ratusan ribu korban gempa belum selesai diperbaiki rumahnya.

“Coba, apalagi kurangnya pemerintah pusat, baik dari sisi regulasi maupun pendanaan. Khalik ini kan kapasitasnya yang kurang, dia tidak mampu,” tutur dia.

Tokoh agama yang juga anggota DPRD Provinsi NTB, TGH Najamuddin Mustofa juga memberikan komentar serupa.

“Khalik itu suruh dia urus panti jompo saja, urus beras,” kritik politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Pada dasarnya, menurut Najamuddin, tidak perlu ada suara-suara wakil rakyat untuk mengganti Ahsanul Khalik. Mengingat, Khalik bukan orang besar.

“Mana paham dia, makanya suruh dia mundur saja. Kecil Khalik itu,” ujarnya.

Terkait hal itu, Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah yang dimintai tanggapannya, hanya tersenyum manis saja terkait aspirasi digantinya Ahsanul Khalik. Gubernur bahkan tertawa mendengar pertanyaan para wartawan.

Menguatnya suara agar Kalak BPBD NTB diganti, bukan tanpa alasan. Berdasarkan data progres Rehab-Rekon yang dimiliki Pemprov NTB, masih banyak korban gempa yang belum diselesaikan perbaikan rumahnya. Belum lagi persoalan lainnya seperti kelalaian soal data, dan juga dana yang mengendap.

Untuk diketahui, rumah rusak akibat gempa tahun lalu mencapai 222.530 unit. Terdiri dari rusak berat 75.195 unit, rusak sedang 32.829 unit dan rusak ringan 144.506 unit. Namun rumah yang sudah selesai diperbaiki, untuk rusak berat baru 26.153 unit, rusak sedang 15.417 unit dan rusak ringan 54.902 unit.

Status Darurat bencana hingga 25 Desember. Sementara saat ini, masih terdapat ratusan ribu unit rumah yang belum selesai dikerjakan. Jumlah rumah yang sudah selesai hanya 96.454 unit saja. Sisanya 126.076 unit rumah rusak belum selesai diperbaiki.

Lebih parahnya lagi, rumah dalam proses pelaksanaan perbaikan hanya 78.440 unit saja. Sedangkan yang dalam proses perencanaan perbaikan 7.195 unit. Artinya, sebanyak 40.441 unit rumah rusak akibat gempa, belum masuk perencanaan perbaikan. Apalagi bisa diproses untuk dikerjakan dalam waktu dekat.

Berdasarkan data resmi Pemprov NTB, rumah yang sudah selesai diperbaiki tersebar merata di 7 kabupaten/kota terdampak gempa. Di Kota Mataram, jumlah rumah rusak berat yang sudah selesai dikerjakan baru 1.114 unit dari 2.396 unit. Kemudian rusak sedang baru 994 unit dari 2.777 unit, dan rusak ringan 2.041 dari 8.264 unit.

Berikutnya di Lombok Barat, jumlah rumah rusak berat yang sudah selesai dikerjakan baru 4.205 unit dari 13.942 unit. Kemudian rusak sedang baru 7.914 unit dari 12.668 unit, dan rusak ringan 34.217 dari 45.612 unit.

Di Lombok Tengah, jumlah rumah rusak berat yang sudah selesai dikerjakan 2.337 unit dari 2.884 unit. Kemudian rusak sedang 1.114 unit dari 5.769 unit, dan rusak ringan 5.248 unit dari 18.571 unit.

Di Lombok Utara progresnya rendah. Jumlah rumah rusak berat yang sudah selesai dikerjakan baru 10.836 unit dari 44.014 unit. Kemudian rusak sedang baru 101 unit dari 1.758 unit, dan rusak ringan 316 dari 4.081 unit.

Di Lombok Timur, jumlah rumah rusak berat yang sudah selesai dikerjakan baru 5.510 unit dari 8.493 unit. Kemudian rusak sedang baru 1.235 unit dari 3.303 unit, dan rusak ringan 3.796 unit dari 14.847 unit.

Selanjutnya di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), jumlah rumah rusak berat yang sudah selesai dikerjakan baru 932 unit dari 1.297 unit. Kemudian rusak sedang baru 1.924 unit dari 3.836 unit, dan rusak ringan 2.977 unit dari 13.348 unit.

Terakhir di kabupaten Sumbawa, jumlah rumah rusak berat yang sudah selesai dikerjakan baru 1.201 unit dari 2.169 unit. Kemudian rusak sedang baru 2.135 unit dari 2.718 unit, dan rusak ringan 6.307 unit dari 9.783 unit.(TN-04)