Sosial

Refleksi 1 Tahun Gempa NTB, Pemerhati Sebut Tak Ada Progres

Mataram, Talikanews.com – Masa pemulihan korban gempa telah masuk satu tahun. Penangan korban gempa belum tuntas secara utuh atau tidak ada progres jelas. Mayoritas korban gempa masih tertatih tatih menunggu Hunian Tetap (Huntap) mereka cepat jadi.

Dana stimulan dari pusat untuk tahap pertama dan kedua lancar tapi tidak bisa daerah tidak bisa eksekusi, aplikator kabur membawa uang korban gempa mencapai Rp 30 juta, fasilitator yang direktur pemerintah pun tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi dilapangan.

Peralihan kewenangan pusat ke daerah belum memberikan progres yang bisa dibanggakan. Sudah satu tahun korban gempa masih menderita, terapi psikologis juga tidak ada sehingga mereka pun masih terus merasakan trauma dari kejadian gempa tahun lalu itu.

Pemerintah masih sibuk dengan data, langkah koordinasi seakan juga bencana dalam bencana apalagi pengalihan komando penanganan pun tidak terasa dampak yang signifikan. Masalah itu belum termasuk dorongan pemerintah terkait mitigasi yang juga tidak ada kejelasan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bermitigasi dengan buku khutbah jumat yang dicetak berjumlah ribuan itu.

Dampak gempa yang cukup serius mendatangkan wacana agar bisa ditetapkan sebagai bencana nasional ditolak oleh pemerintah dengan dalih pemerintah sendiri bisa mengatasi dengan baik, cepat dan bagus nyatanya masih bertolak belakang dengan fakta yang masih ada hingga sekarang. Daerah yang dipercaya pusat untuk melakukan pemulihan lebih baik pun belum ada solusi yang bisa membuat korban gempa senang.

“NTB ini sombong jeleng (miskin tapi bergaya,red). Penangannya tidak ada progres. Kalau memang daerah tidak mampu serahkan ke pusat. Jangankan bicara mitigasi psikologi saja tidak beres. Selama. Ini data yang jadi masalah. Masih perdebatan data. Ini bencana data bencana koordinasi,” sesal Direktur Walhi NTB, Murdani dalam acara refleksi 1 (satu) tahun gempa NTB kemarin di Mataram.

Menurut pantauannya, pembagian peran daerah tidak jelas. Hanya menerima bantuan gelondongan yang besar tapi tidak bisa dieksekui. Masalah penanganan gempa di lapangan bertubi tubuh, Camat di KLU dengan tegas menyebutkan ada aplikator yang mengambil uang korban gempa lalu hilang.

Di beberapa daerah harga material naik tajam seakan tidak ada pengawasan dari pemerintah. Belum lagi fasilitator yang jarang turun ke lapangan, Huntap korban gempa yang dibangun bermasalah malah fasilitator diam seakan tidak ada masalah apa apa.

Padahal tugas fasilitator mendampingi pembangunan rumah Huntap tersebut. Sebagain fasilitator terkesan pesanan hanya menyambangi rumah rumah tertentu saja.

“Ini penyimpanan secara umum terjadi dilapangan,” sentilnya.

Sementara itu Gravitasi NTB meminta pemerintah harus lebih peka dengan masalah di lapangan. Soal Jaminan Hidup (Jadup) yang diberikan oleh Kementerian Sosial nyatanya belum diterima seratus persen oleh korban gempa padahal pihak Kemensos, Gubernur NTB dan Dinas Sosial 12 Juli yang lalu menggelar acara serah terima Jadup bagi korban gempa secara simbolis, faktanya di bawah masih banyak yang belum menerima.

Mereka mendesak Kementerian Sosial agar segera melakukan verifikasi lapangan dan audit penyaluran dana Jadup itu. Selain itu hak Jadup bagi para penyintas harus tetap diberikan sesuai usulan dan perencanaan.

Pemerintah malah diam tidak menjelaskan data daerah yang menerima, daerah mana yang sudah menerima, berapa yang sudah menerima. Harusnya semua leading sektor yang menangani gempa ini lebih leluasa menyampaikan perkembangan data baik terkait progres penyaluran Jadup, progres penangannya Huntap dan pemulihan ekonomi masyarakat seperti apa.

“BPBD harusnya lebih kreatif,” kata perwakilan Gravitasi NTB, Ahyar Supriadi ditempat yang sama.

Dari sekian kabupaten kota yang terdampak gempa, Kabupaten Lombok Utara (KLU) terparah anehnya kabupaten itu Huntap yang baru selesai hanya sedikit. Berbeda dengan Kabupaten lain. Pemerintah beralasan lagi lagi masalah data kerusakan. Rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lambat. Di KLU sendiri capaiannya diperkirakan 20 persen saja.

Supriadi mengatakan masalah keterlambatan rehab rekon itu tidak lepas dari data yang tidak akurat, keberadaan fasilitator, aplikator serta Pokmas yang bermasalah serta standar bahan bangunan yang tidak mengakomodir sumber daya lokal.

“Fasilitator, aplikator dan Pokmas yang nakal harus ditindak tegas,” pintanya.

Disatu sisi, Yayasan Sheep Indonesia NTB, Husein menegaskan bukan asal mengkritik tetapi mereka pun bekerja dilapangan. Selain mendampingi korban sejumlah program bantuan pihaknya lakukan misalnya penyaluran air bersih yang menjadi kebutuhan korban gempa sehari hari.

Berbagai fakta masalah dilapangan menurutnya perlu diketahui publik supaya menjadi bahan evaluasi bersama. Ia pun juga banyak menemukan masalah dilapangan misalnya saat menggelar workshop untuk tujuh desa di kecamatan Kayangan KLU 27-28 Juli lalu banyak terlontar testimoni dari korban gempa sendiri.

Selain di salah satu desa yang sudah membayar ful tetapi uangnya ditilep aplikator, ada juga kasus aplikator tidak memberikan gambar Huntap seprti apa yang akan dikerjakan. Masyarakat hanya disuruh tinggal terima kunci pintu.
Belum lagi Pokmas yang buta huruf sehingga seenaknya para pihak bermain.

“Ada Pokmas serius mengurus dan mencoba menutupi penyimpanan aplikator malah aplikator memperlambat tanda tangan kontrak mereka. Ini sejumlah testimoni yang dilontarkan oleh warga setempat,” katanya.

Husein melihat keberadaan fasilitator tidak berdampak bisa mempercepat rehab rekon Huntap. Apalagi fasilitator yang dikontrak dari jauh jarang turun lapangan bahkan ada saja fasilitator yang juga ikut maen proyek.

Menurutnya harusnya pemerintah merekrut aplikator daerah setempat. Jika fasilitator yang direktur orang setempat tentu pengawalan rehab rekon dilakukan maksimal dan tidak mungkin mereka juga akan bermain proyek.

Erucation Counseling Career (EC3) Mataram menjabarkan dampak psikologis yang terjadi hingga saat ini. Dari kegiatan terapiutik yang dilakukan ditemukan tiga jenis gejala traumatik masyarakat yaitu gejala fisik sebanyak 20 orang, interpersonal tiga orang dan emosional 10 orang.

Dari data tersebut gejala traumatik fisik lebih banyak mendominasi dari enam dusun tempat berkegiatan. Masalah ini tidak bisa dipandang remeh sehingga perlu mendapatkan dukungan pemulihan semua pihak yaitu psikososial masyarakat.

“Masyarakat masih trauma masuk rumah. Meski rumah mereka sudah bagus namun rasa trauma masih terus menghantui mereka,” papar perwakilan EC3 Mataram, A Hari Witono.(TN-04)

Tags

Related Articles

Back to top button