DPRD Kota Mataram Minta Maaf dan Tak Akan Intervensi Kasus HM

Mataram, Talikanews.com – Ketua DPRD Kota, H Didi Sumardi menyampaikan, tidak akan intervensi terhadap proses hukum salah satu anggotanya yang terjerat kasus dugaan suap pelicin proyek rehabilitasi sekolah pasca gempa, yang dilakukan oleh HM.

Saat ini, Kejaksaan Negeri Mataram sedang melakukan pendalaman terhadap dugaan tersebut. Bahkan akan meminta keterangan dari berbagai pihak termasuk tataran kelembagaan Dewan Kota Mataram.

“Atas kasus ini, saya ingin tegaskan bahwa, DPRD Kota Mataram dalam posisi menghormati proses hukum, tidak akan intervensi, biarkan proses itu berjalan sesuai aturan,” ungkapnya saat konfrensi pers, di Mataram, Senin (17/9).

Sapaan Didik itu juga menegaskan, akan menggelar pertemuan dengan alat kelengkapan di DPRD Kota Mataram untuk membahas soal rencana bantuan hukum terhadap HM.

Yang jelas lanjutnya, begitu kejadian merasa terkejut dan prihatin atas pristiwa. Bisa dibilang bahwa itu merupakan musibah bagi DPRD Kota.

“Innalillahiwainna ilahirojiun. Atas nama pimpinan kelembagaan DPRD Kota Mataram sampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat khususnya Kota Kataram, atas peristiwa pemberitaan yang mengganggu hati masyarakat. Mungkin ini adalah polusi, ada yang kurang mengbirakan,” kata dia.

Dia mengaku, ada rasa tidak enak akibat berita itu, yang menimbulkan kesan kurang baik bagi kelembagaan Dewan Kota Mataram. Sehingga, bentuk komitmen dan tanggungjawab, secara kelembagaan akan lakukan upaya menjaga agar proses aktifitas di dewan berjalan sebagaimana mestinya. Terlebih, hari ini ada agenda penting yakni penyampain Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Kota Mataram 2018.

Disinggung soal anggaran rehabilitasi sekolah pasca gempa masuk rencana APBDP? Didik menegaskan, mengenai anggaran perubahan masih dibahas, apalagi dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS), telah disepakati bersama Eksekutif untuk mengarahkan sebagian anggaran ke penanganan gempa.

“Karena dianggap bersifat urgency dan vital maka, sepakat kita arahkan ke rehabilitasi gempa,” ujar dia.

Berapa data sekolah yang rusak dan besaran anggaran untuk rehabilitasi sekolah direncanakan? Bagi Didi, belum bisa menyebutkan jumlah data, yang jelas pihaknya sudah turun lihat kondisi sekolah itu.

Informasi di serap, data sekolah yang rusak sebanyak 44 sekolah, adapun rusak berat 14 sekolah, diantaranya 11 sekolah akan dibiyai Kota Mataram, sisanya ditanggung pemerintah pusat.

“Intinya kami minta maaf, kalau pun HM masuk anggota Banggar, tidak ada kebijakan khusus karena, menyangkut pembahasan anggaran, dilakukan secara terbuka dan transparan,” tutupnya. (TN-04)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button