CTKW Disekap, BP3TKI NTB Investigasi ke Jatim

Mataram, Talikanews.com – Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Mataram, NTB akan melakukan pendalaman atas laporan CTKW asal NTB, yang ditampung di Malang, Jawa Timur oleh perusahaan CKS.

Dimana, puluhan CTKW yang akan dikirim ke luar negeri, belum mengetahui negara tujuan sehingga ingin pulang kampung. Hanya saja, pihak perusahaan memberatkan dengan syarat, harus keluarkan uang ganti rugi biaya sebesar Rp 25 juta per orang.

Kepala BP3TKI Mataram, Djoko menyampaikan akan kroscek ulang informasi terbaru ke Malang. Memang, beberapa pekan lalu, dirinya bersama Kepala Disnaker Sumbawa kroscek ke lokasi, namun tidak ada masalah.

“Memang sih, ada yang minta pulang, akan difasilitasi perusahaan. Mengenai ganti rugi Rp 25 juta oleh perusahaan dan penyekapan, tidak ada. Nanti, saya informasikan lagi, “ungkapnya.

Disinggung apakah sengaja di seting atas kedatangan sebelumnya karena, para CTKW yang sudah pulang sempat mengadu ke Komisi V DPRD NTB, mengaku bahwa benar ada penyekapan dan ganti rugi biaya? Djoko menegaskan, tidak ada main seting.

Bagaimana dengan keluhan CTKW saat kedatangan, ingin pulang, tidak betah disana karena belum jelas akan dikirim ke negara mana, tapi pernyataan BP3TKI dan Dinas berbeda? Bagi Djoko, memang benar ada yang mengeluh ingin dipulangkan sesuai permintaan, namun sudah disiap difasilitasi perusahaan.

Berbeda dengan Kepala Bidang Penempatan dan Perlindungan TKI Disnakertrans Provinsi NTB, Abdul Hadi menegaskan, akan menindak lanjuti informasi ini. Namun, pihaknya tidak bisa langsung menyalahkan pihak perusahaan tanpa bukti dan kroscek di lapangan.

“Kami segera mengecek data apakah mereka masuk dalam surat pengantar Disnakertrasn ke Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKN) seusai dengan nama nama yang direkomendasi oleh perusahaan,” kata dia.

Langkah awal yang akan dilakukan yaitu akan mengecek data nama nama CTKW yang berada di penampungan di Malang yang diberangkatkan PT Citra Karya Sejati. Ketika nama-nama mereka tidak masuk data berarti mereka berangkat non prosudurela atau ilegal. Sebaliknya, kalau nama mereka masuk dalam data Disnakertrans berarti mereka berangkat dengan sepengetahuan pemerintah.

“Kalau ada CTKW ke luar negeri, PT tersebut mengajukan nama-nama yang kemudian dibuatkan rekomendasi oleh Dinas ke BLKN,” ujarnya.

Hadi menjelaskan, jika semua nama CTKW tersebut masuk didata, maka pemerintah tentu akan membantu apa saja yang menjadi keluhan mereka. Bahkan jika mereka dipersulit pemerintah tidak akan segan-segan mengevaluasi PT tersebut.

“Bahkan kami bisa saja cabut izinnya,” ancam Hadi.

Hadi mengatakan, bisa saja pihaknya membantu mereka pulang tetapi pihaknya akan mengecek terlebih dahulu informasi yang didapatkan. Sebab, Maret lalu, Kepala Disnakertrans, H Wildan telah memerintahkan UPT Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok untuk meninjau lokasi penampungan yang ada di lokasi penampungan yang berlamat di jalan Rajasa nomor 189 Bumiayu Kedungkandang Malang, Jatim.

Bahkan petugas tersebut menanyakan langsung apa saja yang menjadi kendala mereka selama dipenampungan.

“Tetapi kata kepala UPT yang langsung meninjau ke sana tidak ada apa-apa,“ tuturnya.

Hadi berpesan bahwa ketika ada petugas yang meninjau salah satu penampungan terbesar di Jatim itu, agar mereka bisa jujur melapor apa adanya dan menyampaikan apa saja yang menjadi keluahan mereka.

“Suruh mereka terbuka langusng ungkapkan biar kita langusng tindak perusahaan,” pinta Hadi.

Sementara itu, Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok, Lalu Wijaman mengatakan seusai hasil kunjunganya pada 27 hingga 29 Maret lalu, tidak ada satu CTKW yang mengeluhkan bahwa mereka lama diberangkatkan.

Kedatangannya waktu itu ingin memastikan terkait isu yang berkembang bahwa ada sikap penyekapan yang terjadi. Namun sesuai fakta di sana tidak ada penyekapan tersebut. Para CTKW ramai-rami mengikuti pelatihan.

“Lokasi penampungabn tersebut salah satu tempat terbaik di Jatim,” yakin Wijman.

Di penampung tersebut, kata dia dari Lombok sebanyak 47 orang dan dari pulau Sumbawa 46 orang. Tujuan mereka bermacam macam yaitu Hongkong, Taiwan Singapore dan Malaysia.

“Kami langsung pulangkan ke Sumbawa. Perusahan tidak ada hak menahan malah kami heran kok di sana tidak diterima sementara di sini lolos cek kesehatannya,” sesalnya.

Terkait hal itu, Wakil ketua Komisi V DPRD NTB, HMNS Kasdiono, sesalkan kejadian tersebut. Malah, dirinya sudah menerima laporan dari CTKW melalui ponsel dan langsung di share ke rekan media untuk ditindaklanjuti.

“Saya heran, pengakuan CTKW bahwa mereka sedang bermasalah. Kenapa Dinas dan BP3TKI menyampaikan laporan berbeda. Ada apa ini?, sesalnya.

Dengan demikian, dalam waktu dekat, Komisi V akan turun mencari tahu fakta dilapangan, jika menemukan sesuai fakta, dari situ akan buat rekomendasi.

“Sebenarnya, kami akan langsung turun, tapi dapat laporan tidak ada masalah dari Dinas dia BP3TKI, kami iya akan aja,” tutupnya. (TN-04)

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button