Sembilan Kabupaten/Kota di NTB siaga Bencana kekeringan, Lotim dan Sumbawa Status Tanggap Darurat
Mataram, Talikanews.com – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sahdan menyampaikan, Sembilan Kabupaten/Kota di NTB sudah menetapkan status siaga bencana kekeringan, kecuali Kota Mataram. Di antara Sembilan Kabupaten Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa sudah meningkatkan statusnya menjadi tanggap darurat kekeringan.
“Akan ada Kabupaten/Kota yang menyusul status tanggap kekeringan seperti Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Tengah,” ungkapnya, Rabu 7 September 2022.
Dikatakan Sahdan, kalau beberapa pekan kedepan hujan tidak turun maka, Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Tengah pasti menyusul statusnya menjadi tanggap darurat kekeringan.
Dari Sembilan Kabupaten/Kota tersebut, sebanyak 74 Kecamatan dan 296 Desa memengalami kekeringan air. “Setelah kita lakukan pendalaman, total kepala keluarga yang membutuhkan air itu sekitar 100 kepala keluarga dan sekitar 500 an ribu jiwa,” tutur Sahdan.
Untuk saat ini lanjut Sahdan, penanganan yang dilakukan tim BPBD masih pola jangka pendek dengan cara droping air bersih. Jumlah air yang di drop bervariasi misal untuk di Kabupaten Lombok Timur, suplay air bukan saja dari BPBD melainkan ada juga dari Dinas Sosial.
“Yang jelas penanganan kekeringan ini jangan sampai terlambat karena air ini merupakan kebutuhan utama dan sangat banyak,” ujarnya.
Yang sudah mulai action droping kebutuhan air bersih itu kata Sahdan yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa anggaran menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT)
“Kalau Lombok Barat dan daerah lainnya belum menetapkan statusnya, jadi belum boleh menggunakan dana BTT tersebut. Ada bantuan juga dari kemanusian, kalau dari BPBD bisa dikatakan penanganan utama, sedangkan yang lain sifatnya membantu,” tegasnya.
Sahdan mengaku, setiap hari biasanya Dinas Sosial menyalurkan 15 ribu liter atau tiga tangki air untuk Kabupaten Lotim. Terlebih Lombok Timur mempunyai kebijakan baru, jadi yang melaksanakan droping air sampai ke Kecamatan. Dimana, pemerintah kecamatan itu nanti mengklaim bayarnya ke BPBD.
Kalau melihat keperluan air oleh masyarakat untuk mandi, minum, masak selama satu hari sekitar 1,2 kubik. Tapi semua itu tidak bisa dipenuhi, sehingga untuk sementara yang dipenuhi hanya kebutuhan minum dan memasak saja.
“Kalau untuk kebutuhan mandi segala, macam itu mungkin satu orang 20 liter. Itupun sudah banyak, sedangkan kalau untuk minum memasak dan minum masih bisa kita tangani,” ungkapnya.
Sahdan juga menyebut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ini membuat tim lebih berat bekerja. Sementara harga kebutuhan bahan bakar tinggi dan berpengaruh terhadap volume yang didapatkan seperti BBM.
“Iya tentu akan berpengaruh terhadap tingkat pelayanan. Nah ini lah efek-efek kenaikan BBM,” tutupnya (TN-red)
