Sukseskan Event MotoGP, Pemprov NTB bentuk Lembaga Tripartit wadah Konsultasi Pekerja dan Perusahaan
Mataram, Talikanews.com – Pemerintah Provinsi NTB, asosiasi pengusaha dan serikat pekerja membentuk lembaga kerjasama Tripartit harmoni untuk membuka klinik konsultasi demi sukseskan event MotoGP tahun 2022.
Langkah itu, bentuk komitmen pembangunan NTB Gemilang yang akan menyiapkan tenaga kerja handal, berhubungan dengan industrial harmonis.
“Klinik konsultasi ini terbentuk setelah adanya kesepakatan Lembaga Kerjasama . Melalui klinik konsultasi itu, nantinya para pekerja bisa berkonsultasi tentang permasalahan yang dihadapi selama bekerja,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gde Putu Ariyadi.
Selain konsultasi pekerja, para perusahaan juga bisa menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya melalui LKS Tripartif. Sehingga pemerintah bersama-sama LKS Tripartit nantinya dapat membantu mencarikan solusi, sekaligus memberikan perlindungan, baik kepada pekerja maupun kepada perusahaan dalam upaya peningkatan produktivitas usahanya.
Selaku Ketua LKS Tripartit Provinsi NTB, Gde Ariyadi menegaskan seiring terus meningkatnya akselerasi pembangunan di NTB, maka akan membuka banyak kesempatan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat.
“Jika di Lombok pada tahun 2022 akan ada 3 event internasional di KEK Mandalika, dimulai dari pramusim MotoGP di bulan Februari, dilanjutkan MotoGP dibulan Maret. Kemudian disusul Juli ada motorcross dan bulan Nopember ada WSBK. Maka di Pulau Sumbawa juga ada pembangunan kawasan industri pertambangan mineral yang akan banyak menciptakan peluang baru,” kata Aryadi saat sidang LKS Tripartit.
Ia menegaskan di tahun 2022 mendatang akan menjadi momentum, dimana berbagai sektor usaha di NTB mulai bangkit. Karena menurutnya, dengan berkembangnya sektor pariwisata di Lombok dan Sektor pertambangan di Pulau Sumbawa, akan mampu menggerakkan seluruh sektor yang lainnya.
“Kita harus lebih cepat menyiapkan Tenaga Kerja kita agar bisa menjadi pelaku utama dalam mengisi seluruh kesempatan yang ada. Sebab kalau kita lambat, maka kita akan ditinggal oleh waktu, yang artinya kita akan kehilangan kesempatan,” ungkap Mantan Kadis Kominfotik Provinsi NTB ini.
Ia mengajak Asosiasi perusahaan dan Serikat pekerja untuk duduk bersama, saling mengisi dan menggagas inovasi yang kemudian dituangkan kedalam program kerja LKS Tripartit NTB tahun 2022.
Ia meminta seluruh unsur dari LKS Tripartit NTB ini untuk mengambil peran maksimal dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan profesional sesuai standar internasional.
Karena itu, program kerja LKS Tripartit pada tahun 2022 akan fokus memberikan sosialisasi dan edukasi pentingnya peningkatan profesionalisme, peningkatan perlindungan sosial bagi pekerja, terutama pekerja rentan, serta membuka klinik konsultasi untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan serta siap mengawal suksesnya MotoGP tahun 2022.
Untuk mendukung program kerja, maka Gubernur Dr. Zul dan Wagub Rohmi melalui Disnakertrans NTB, mulai tahun anggaran 2022 medatang telah menyiapkan program perlindungan sosial bagi pekerja rentan kepada 10 ribu orang pekerja, seperti petani, nelayan, buruh, peternak dll.
“Ini komitmen Gubernur kepada pekerja kita. Selain itu, untuk mendukung kegiatan LKS Tripartit ini, kami telah alokasikan anggaran yang cukup,” paparnya.
Tak hanya itu, Gubernur NTB juga sudah mengeluarkan Instruksi agar perusahaan- perusahaan menengah keatas, termasuk BUMN dan BUMD mengalokasikan sebagian dari dana CSRnya untuk JAMSOSTEK bagi pekerja rentan kita, pungkasnya.
Perwakilan dari Astindo NTB, Drs. H. Affan Ahmad, mengkritik peranan LKS Tripartit yang dirasa belum maksimal dan belum terjabarkan.
Lain halnya dengan ketua SPN Lalu Wirasakti, menganggap bahwa serikat pekerja belum merasakan manfaat perhelatan event WSBK yang telah berlangsung. “Kita harus membuat kesepakatan tentang langkah kongkrit dari pemerintah untuk bekerja sama dalam menyambut event internasional ini.” ujarnya.
Lebih lanjut Wirasakti menjelaskan, untuk meningkatkan kompetensi, tenaga kerja harus punya tempat pelatihan. Tenaga kerja kita harus bisa bersaing dan memiliki sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan.
Wakil Ketua Serikat Pekerja Yustinus Habur, juga sepakat bahwa tenaga kerja perlu diberikan pelatihan. Tujuannya melatih orang-orang profesional. “Perusahaan internasional ketika merekrut tidak bertanya tentang pendidikan tapi apa kemampuan yang kamu miliki. Karena perusahaan tidak mau rugi memperkerjakan orang yang tidak kompeten” tutupnya (TN-red)
