Mahaly Komentari Pansel, CP Suruh Perbanyak Literasi Aturan
Mataram, Talikanews.com – Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH Mahally Fikri menyampaikan, beberapa hari ini, proses seleksi calon Sekda NTB yang dilakukan oleh Pansel dinilai berjalan dan banyak mendapatkan perhatian. Bahkan pengawasan dari masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok dan organisasi.
Hal itu membuat ada kelompok – kelompok masyarakat yang menggelar diskusi dan semacamnya, yang katanya untuk memberikan masukan kepada Gubernur.
“Semoga semua ini merupakan wujud kepedulian dan rasa tanggung jawab kepada daerah,” ungkapnya.
Kaitan dengan itu lanjut Mahally, maka selaku Partai Demokrat NTB pengusung pasangan Zul-Rohmi, merasa perlu menyampaikan beberapa hal.
Pertama, sebgai partai pengusung Zul-Rohmi tentu paling bertanggung jawab untuk suksesnya pemerintahan dalam arti mampu memenuhi janji – janji politiknya dengan sebaik – baiknya dan maksimal.
Oleh karena itu Demokrat NTB berkewajiban berperan sebagai mata telinga Zul-Rohmi agar dapat memberikan masukan yang konstruktif dan produktif.
Kedua, Demokrat NTB meminta supaya Zul-Rohmi hadir sebagai pemimpin yang kuat, mengelola pemerintahan secara profesional, tidak mudah di intervensi dan dipengaruhi oleh pihak manapun, lebih – lebih dalam masalah menetapkan Sekda NTB.
Ketiga, Demokrat NTB bangga kepada Zul-Rohmi yang selama ini mampu membangun budaya dan sikap terbuka serta akomodatif terhadap masukan dan saran – saran berbagai pihak. Namun demikian, Demokrat berharap dan minta supaya Zul-Rohmi super selektif dalam menerima masukan dan saran khususnya menyangkut penetapan Sekda.
Karena, setelah mencermati berbagai masukan dan saran yg disampaikan oleh berbagai kelompok masyarakat seperti yang dimuat oleh media massa, kalaupun saran itu dihasilkan lewat diskusi dan rembug, ternyata banyak yang tidak obyektif. Bahkan bukan saja ada yang sangat subyektif dan mendiskreditkan calon tertentu, juga kental nuansa politiknya.
Keempat, suksesnya pemerintahan Zul-Rohmi sangat bergantung pada Sekda. Karenanya Zul-Rohmi hendaklah memilih Sekda yang loyal karena antara Gubernur dan Sekda itu ibarat suami dan istri. Zul-Rohmi tahu siapa diantara calon Sekda itu yang memang dari awal (saat pilkada) mengharapkan Zul-Rohmi menjadi pemimpin NTB dan siapa yang bukan.
Terakhir, Demokrat mengingatkan bahwa Sekda itu adalah jabatan karir yang wajib dihasilkan atas asas profesionalisme.
Bukan demokrasi dan gender, apalagi suku, agama. Karena itu biarkanlah dan mari dukung Pansel bekerja dengan baik, penuh tanggung jawab guna menghasilkan Sekda yang profesional, yang membantu Gubernur dan Wakil Gubernur mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTB.
Apa yang disampaikan Mahally itu dipatahkan oleh Politisi Partai Golkar Chris Parangan. Cris mengatakan, proses seleksi calon Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berlangsung saat ini.
Lima pejabat yang saat ini berkompetisi melewati sejumlah penilaian dari Tim Pansel Sekda NTB, antara lain Assisten I Setda Provinsi NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M. Si, Kepala Distanbun NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si, Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si, Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si dan Assisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP.
Namun, sejumlah pihak diduga mulai mengarahkan isu bursa Sekda NTB ke ranah politik dan sangat disayangkan.
Chris menegaskan, jabatan Sekda bukan jabatan politis. Penentuannya pun harus melalui mekanisme aturan yang berlaku, mengacu pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Jadi sudah jelas, jabatan Sekda itu bukan jabatan politis, tapi jabatan karir seorang ASN. Jangan ditarik-tarik ke politik lah,” tegas Chris Parangan, Selasa (15/10) di Mataram.
Mantan Direktur Komunikasi Politik Jokowi – Ma’ruf NTB ini juga mengkritisi pernyataan Ketua DPD Partai Demokrat NTB TGH Mahally Fikri yang dilansir media massa cetak di NTB.
Statemen Mahally Fikri menegaskan, tentang jatah Sekda harus dari tim sukses atau tim pemenangan Zul-Rohmi.
Menurut Chris pernyataan itu tidak mendasar dan bisa berimplikasi pada melemahnya intelektualitas dan independensi dari lima orang calon Sekda NTB yang tengah berkompetisi.
Ia menukas, dari statement yang disampaikan itu diduga Mahally tidak memahami Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN).
“Jadi, Tuan Mahally harusnya lebih memperbanyak literasi aturan pengangkatan Sekda ini. Salah besar bila jabatan sekda bisa dikapling – kapling, ini bukan jabatan politik tetapi jabatan karir, harusnya dia paham,” ujar Chris.
Apalagi, papar Chris Parangan, Dr H Zulkieflimansyah bukan Gubernur Demokrat, melainkan Gubernur NTB milik seluruh rakyat NTB.
Demokrat memang menjadi pengusung pasangan Zul-Rohmi dalam Pilkada NTB lalu, tetapi bukan berarti jabatan Sekda menjadi kekuasaan penuh partai pengusung tersebut.
“Karena Pejabat Sekda NTB nanti, itu dilantik oleh Pejabat Gubernur NTB yang bernama DR H Zulkieflimansyah, bukan oleh Ketua Partai Demokrat NTB,” tegas Suami dari Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Prov NTB, Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.Si ini. (TN-04)
