Ada Dugaan Pertalian Saudara di Tubuh BPBD NTB? 

Mataram, Talikanews.com – Pegawai Internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, mulai saling menyalahkan lantaran beredar isu ada dugaan manipulasi kwintansi fiktif pada salah satu program untuk masyarakat dan dugaan tali persaudaraan di tubuh BPBD.

Dugaan itu muncul setelah salah seorang pegawai setempat mulai “bernyanyi” , sering kena marah. Kemudian pasca tiga orang pegawai internal BPBD yang sudah mengabdi hampir 10 tahun harus dimutasi instansi lain dan kuat dugaan Kalak BPBD NTB, H Ahsanul Khalik membawa pegawai “kesayangannya” yang merupakan pegawai di Dinas Sosial Provinsi NTB.

“Kasian tiga orang itu harus ditendang regara ada pegawai diduga dibawa Kalak BPBD,” ungkap salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya, Senin (15/10).

Dia menjelaskan, mutasi Ahsanul Khalik ke BPBD banyak membawa kegaduhan internal yang sebelumnya adem-adem saja. Bagaimana tidak, tiga orang pegawai yang dipindah itu sudah lama mengabdi dan sudah menunjukkan kinerja hampir 10 tahun selama pegang jabatan disana.

Akan tetapi, begitu 10 hari pak Ahsanul Khalik masuk bertugas sebagai Kalak BPBD, langsung keluar surat mutasi tiga pegawai tanpa awan tiba-tiba hujan.

“Bagaimana tidak kaget, kalau tidak salah pada waktu itu, pegawai itu berangkat ke Jakarta untuk jemput dana bantuan pusat untuk korban gempa, sepulangnya, langsung di mutasi,” katanya.

Dia menambahkan, Kalak BPBD NTB juga diduga sengaja memasukkan saudara kandungnya sebagai Tim Pengendali Kegiatan (TPK) untuk membantunya dalam melaksanakan tugas di tubuh BPBD. Begitu halnya dengan pegawai inisial W bersamaan mutasi dari Disos Provinsi NTB ke BPBD.

“Ada apa dibalik saudara kandungnya jadi Tim Pengendali Kegiatan (TPK), kemudian pegawainya dari Disos di bawa ke BPBD. Apakah ini bukan namanya dugaan Nepotisme?,” cetusnya.

Selain itu, Kalak BPBD kerap memarahi dan intervensi pegawai supaya tidak terbuka soal data dan informasi internal.

“Apa maksudnya pegawai di marahi dan ditekan. Padahal mereka rajin masuk, tidak pernah telat serta bekerja sesuai tuntutan tugas,” ujarnya.

Intinya, pada SK Kepala Pelaksanaan BPBD NTB, nomor 814.44/12/SK/BPBD.NTB/VIII/2019 tentang pembentukan tim pengendali kegiatan pendampingan perbaikan dan pembangunan rumah rusak akibat bencana gempa bumi di Provinsi NTB tahun anggaran 2019 yang di tanda tangani H Ahsanul Khalik tanggal 26 Agustus 2019. Disana terdapat 23 orang bertugas sebagai TPK, namun diantaranya ada saudara kandung Kalak BPBD dan diduga orangnya Kalak BPBD NTB saat itu.

Disinggung apakah polemik internal di BPBD menghambat proses percepatan rehab rekon? Bagi dia, bisa saja terjadi, pasalnya pegawai internal mulai saling salahkan bahkan, terkesan seperti orang rebutan “kue”.

Salah satu dari pegawai yang dipindah tanpa alasan jelas yang tidak mau disebutkan namanya saat ditemui media mengaku heran tiba-tiba dipindah begitu 10 hari pak Ahsanul Khalik menjabat Kalak BPBD.

“Saya juga heran mas, waktu itu saya lagi ngurus program besar untuk masyarakat kita di NTB. Tapi, tiba-tiba keluar SK pindah tiga orang. Iya mau bilang apa, padahal niat saya ingin tuntaskan program itu. Namun, mau diapain, mudahan hak rakyat itu bisa dinikmati langsung oleh rakyat sendiri,” cetusnya.

Pegawai yang sering di marahi Kalak BPBD NTB, yang enggan juga dipublikasikan namanya itu mengaku kesal dengan sikap Kalak BPBD saat ini.

“Dia suka marah tidak jelas, tidak menghargai kita lebih tua umur. Kecuali kami males, pekerjaan tidak tuntas lantas dimarahi, kami terima. Tapi, ini tanpa alasan,” tuturnya.

Terkait hal itu, Kalak BPBD Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik saat dikonfirmasi Tim Pengendali Kegiatan, yang diusulkan dan dibahas bersama dengan Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) dibahas sebelum dirinya menjabat di BPBD.

“Karena jauh sebelum saya jadi Kalak BPBD MoU nya dengan Muhammadiyah,” kilahnya.

Terhadap ada saudara kandungnya masuk jadi TPK. Dimana lanjutnya, kalau TPK menganggap dia (saudara Ahsanul Khalik, red) kurang mampu, silahkan berhentikan, karena ia mengetahui yang bersangkutan selama ini memang bergelut di bidang pemberdayaan masyarakat.

Begitu juga memahami dan menjalankan tugasnya di TPK dengan baik sesuai hasil evaluasi yang dilakukan oleh TPK.

“Saya perjelas ulang, MoU dengan Muhammadiyah jauh sebelum saya jadi Kalak BPBD,” tegas mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB ini.

Bagaimana dengan tudingan Kalak BPBD sengaja bawa staf dari Disos inisil W? Ahsanul Khalik menyebut, SK pejabat bukan dirinya yang terbitkan.

“SK pejabat bukan dari saya, tapi dari Gubernur NTB,” tutup dia.

Disatu sisi, Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Dr Arsyad Gani dikonfirmasi mengaku tidak mengetahuinya.

“Maaf saya tidak kenal dik terima kasih,” kata dia.

Yang jelas, penentuan TPK itu tidak semua dari UMMAT, tapi ada juga dari komponen lain di luar UMMAT kalau pun ketuanya dari UMMAT. “Kan harus di akomodir juga masukan dan rekomendasi dari kelompok lain,” sebutnya.

Arsyad Gani mengaku, tidak ada rekomendasi dari Kepala BPBD yang menjabat saat itu kepada Rektor dalam rapat, saat itu disepakati jumlah tim dari UMMAT sekian dan sisanya masukan dari berbagai elemen yang masuk di BPBD kelompok mana saja.

“Saya serahkan kepada ketua tim bersama tim BPBD. SK ada di BPBD, bisa di cek, jelas kita kerjasama sudah sejak Januari 2019 masih pak Rum Kepala BPBD,” tungkasnya.

Terhadap proses mutasi pegawai inisial W dari Disos ke BPBD NTB. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, H Fathurrahman mengatakan, mutasi itu disesuaikan kebutuhan dan sepengetahuan Kalak yang dikoordinasikan ke pimpinan.

Yang jelas lanjutnya, mungkin alasan Ahsanul Khalik memindahkan pegawai inisial W, melihat hubungan kerja sehingga dibawa pindah untuk memaksimalkan pekerjaan di BPBD.

Bagaimana dengan tiga pegawai BPBD NTB yang tiba-tiba di mutasi ke OPD lain sempat viral beberapa bulan lalu? Fathurrahman, BKD sudah bekerja sesuai mekanisme dan kompetensi.

“Coba teman-teman media kejar soal itu karena tugas media,” pintanya.(TN-04)