Para Tokoh NTB Ingin Calon Sekda Profesional dan Taat Hukum

Mataram, Talikanews.com – Puluhan tokoh di Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar diskusi bagaimana pembangunan daerah lebih baik kedepan. Para tokoh-tokoh NTB itu sepakat usulkan calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB yang profesional dan taat hukum.

Adapun nama-nama calon Sekda yang dibahas dalam diskusi para tokoh, tergabung di NTB Forum itu yakni Hj Baiq Eva Nurcahya Ningsih, H Husnul Fauzi, HL Gita Ariadi, H Ridwan Syah dan H Iswandi.

Diskusi itu dimulai dari tokoh asal Dompu, Zubaidin Abidin menyampaikan bahwa ingin pejabat yang menjabat Sekda itu orang profesional dan taat hukum. Karena, masalah yang harus dihadapi daerah ini kedepan cukup besar yakni munculnya rencana Pemekaran Pulau Sumbawa (PPS), begitu halnya Kabupaten Lombok Selatan (KLS) dalam hal ini Lombok Timur.

“Banyak persoalan yang harus dihadapi kedepan, sehingga butuh pejabat yang mampu membangun komunikasi baik dengan semua elemen, tidak seperti penjabat Sekda saat ini,” ungkapnya Sabtu (12/10).

Zubaidin mnecontohkan ada persoalan yang sempat dialami saat ini bahwa, pernah mengajukan proposal untuk perbaikan mushala. Padahal, proposal tersebut sudah ada SK gubernur dan sudah menandatangani kwitansi sebesar Rp 50 juta. Faktanya, tidak bisa direalisasi mandag di meja Sekda.

“Jangan kita wariskan hal yang buruk. Kita sudah melengkapi administrasi dan tanda tangan kwintansi toh juga tidak bisa dicairkan. Oleh sebab itu, dari Lima figur calon Sekda itu, sudah bisa kita dibaca sesuai kreteria dan syarat setidaknya pernah jabat eselon II tiga kali, pernah ikut Diklatpim I, dan lainnya,” kata dia.

Pendapat juga muncul dari Lalu Ali Widya atau Miq Udi asal Lombok Timur itu menilai, birokrasi ini akan semakin memburuk ketika dipimpin orang yang tidak profesional. Mestinya, semakin membaik, terlebih jika dilihat pasca Pilkada, banyak kemunduran karena begitu banyak kemunduran yang tidak terasa.

“Banyak pejabat yang hebat malah di nonjobkan akibat hasil Pilkada. Padahal, dampaknya sangat luar biasa dalam birokrasi, belum berpengaruh ke keluarga yang di nonjobkan,” ucap dia.

Dia mencontohkan dampak Pilkada, banyak Puskemas membutuhkan perawat, akan tetapi karena Pilkada, banyak perawat dipecat, anehnya akomodir orang-orang yang baru dari Malaysia sehingga dalam menangani pasien salah infus.

“Intinya, dalam tentukan Sekda harus melalui pertimbangan matang yang profesional,” ujarnya.

Bagi Lalu Imam Maliki, dalam menentukan pilihan kepala birokrasi tertinggi di daerah, perlu bersikap objektif, perlu buat kreteria dan tinggal diurutkan dari calon Sekda saat ini, apalagi Sekda itu tulang punggung birokrasi.

Mantan Wakil Lombok Bupati Lombon Tengah periode 2010-2015, HL Normal Suzana menilai, dari Lima calon maju untuk duduki jabatan Sekda itu, mempunyai kompetensi masing-masing dan telah melalui proses. Kalau zaman dahulu, penunjukan Sekda ada kombinasi sesuai pemetaan wilayah, itu karena sebelum ada proses pansel. Namun saat ini harus mengacu hasil Pansel.

“Pengalaman jadi wakil bupati, hasil pansel itu bisa dianulir oleh kepala daerah. Tapi, saya bagi saya, lima orang itu punya kesempatan yang sama, kita serahkan kepada pimpinan daerah,” cetusnya.

Menurutnya, syarat ideal jadi Sekda, setidaknya pernah duduki jabatan Dispenda dan Bappeda, karena menyangkut perencanaan pembangunan daerah.

Lain halnya dengan mantan Kepala Dispar NTB H Mahfud Ahmad asal Bima, memaparkan, banyak maslaah yang harus dihadapi ketika menduduki jabatan Sekda, yakni harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat menyangkut pembangunan daerah, kemudian punya etika. Saat ini, IPM NTB nomor 5 dari bawah, mestinya ditingkatkan dan itu tugas Sekda yang mampu membangun pemikiran masyarakat.

“Sekda itu jabatan karir, namun saat ini seakan semi politis. Mari kembali ke profesionalitas dan calon itu tidak pernah bersangkutan hukum,” paparnya.

Tokoh asal Dompu mantan Kadis Kelautan NTB, Ali Sahdan memaparkan calon sekda yang berpengalaman seperti Ridwan Syah. Dimana Rindwan Syah merupakan satu-satunya pejabat yang dianggap mampu buat konsep kajian pembangunan luar biasa.

Dorongan keras dari Mantan Sekda NTB juga mantan Direktur IPDN Kampus NTB dan IPDN Sumatera Barat, Dr H Abdul Malik (Bima), menyampaikan kalau melihat dari sisi politik, banyak hal menyangkut pembangunan perlu diperhatikan.

Dia menilai, banyak program yang justru merusak lingkungan. Mestinya itu perlu diperhatikan dampak kepada masyarakat seperti Program Pijar. Dimana, program itu sempat membuat petani semangat dan senang. Ternyata program itu merusak lingkungan, gunung dijadikan lahan tanaman yang menyebabkan banjir.

Kemudian, masih banyak fisik bangunan SD tidak layak dipakai, sehingga perlu ada pemerataan pembangunan dan itu semua membutuhkan kepala birokrasi yang mampu melihat kondisi dilapangan.

“Demo terjadi karena tidak ada pekerjaan sehingga perlu di perhatikan massa depan pemuda. Kemudian ada Destinasi Samota harus dibikin baru menjadi KEK seperti Mandalika Kuta,” kata dia.

Fokus bicara Sekda, apapun hasil pansel pada akhirnya akan dikomformasi ke gubernur, sehingga harus dikonkritkan dari sekarang sesuai hasil kesepakatan NTB Forum, asal jangan yang dimunculkan satu nama seperti yang beredar saat ini di media sosial yakni Iswandi.

“Ada Baiq Eva, L Gita, Ridwan Syah, Husnul Fauzi dan Iswandi. Toh juga, ketika berkas dikirim, Mendagri akan tanyakan ke gubernur, siapa yang dianggap paling mumpuni. Boleh sebut keterwakilan tapi yang profesionalitas,” tegasnya.

Ditambah lagi oleh Mantan Hakim Tinggi, HL Mariyun. Dirinya meminta supaya Calon Sekda yang akan menduduki jabatan Sekda harus bersih dari kaitan hukum.

Apalagi sempat di ekspose melalui medsos, ada beberapa orang dari kompetitor sempat dilayangkan surat laporan ke KPK, bahkan belum ada SP3 terhadap laporan tersebut.

“Jangan sampai setelah dipilih sebagai Sekda, lantas ditangkap aparat penegak hukum. Sehingga perlu dorong gubernur sebagai bahan pertimbangan Mendagri. Kita segera berikan masukan ke gubernur supaya tidak salah mempercayai kepala birokrasi itu,” cetusnya.

Lain halnya dengan mantan Bupati Lobar periode 1989-1999 dan mantan walikota administratif Mataram periode tahun 1979-1989 HL Mujitahid mengeluhkan sikap penjabat Sekda yakni Iswandi. Dimana, untuk bisa bertemu saja butuh waktu menunggu hingga 3 jam.

“Keberhasilan itu leading sektornya adalah di pemerintah, perlu ada gerakan libatkan masyarakat. Jangan ketika masyarakat mau bertemu lantas terkesan dipersulit,” sentilnya.

Ketua Majelis Adat Sasak (MAS) itu memaparkan tugas seorang Sekda yakni memberikan masukan kepada Gubernur berkaitan dengan beberapa pembangunan di daerah. Terlebih kedepannya, ada Sirkuit motorGP di Kuta, mestinya Sekda siapkan SDM menghadapi globalisasi dunia ini.

“Buat gerakan pembangunan dari bawah, libatkan pemuda dan jangan jauhkan agama,” ucap dia.

Bagi mantan pimpinan DPRD NTB, HL Moh Syamsir, yang menegaskan sudah empat kali NTB Forum gelar pertemuan membicarakan calon Sekda. Forum NTB akan susuan kreteria masing-masing sesuai rekam jejak yang bersih dari KKN dan akan disampaikan kepada Gubernur NTB.

“Yang jelas, kita menyudutkan salah satu calon Sekda, tapi jika ada yang lebih baik dan bersih juga profesional, kenapa tidak direkomendasikan jabat kepala birokrasi itu,” kata dia.

Terakhir, mantan ketua PMI NTB, H Mesir Suriayadi, justru menganggap usulan calon Sekda NTB dari Forum NTB sangat mendesak, sehingga segera urutkan nama-nama calon berdasarkan curriculum vitae dan kinerja selama menduduki jabatan. Data itu langsung diserahkan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangkan dalam menentukan kepala birokrasi nanti.

“Kita tidak ingin melihat kepala birokrasi di Pemprov NTB dijabat orang tidak profesional, apalagi ada yang diduga telah tersandung beberapa kasus, bahkan nama itu sudah di meja KPK,” tutupnya.

Hadir pada kesempatan itu, tokoh LSM, Hasan Masat, tokoh pemuda, Fihiruddin, aktivis perempuan Mataram, Yuliana, Hamjad Nakwil (Gerung, Lobar), Lalu Izzi (Loteng), dan sebagainya. (TN-04).