Dewan NTB Minta Pemangku Kebijakan Tuntaskan Polemik Lahan KEK

Mataram, Talikanews.com – Salah seorang anggota DPRD NTB, Dapil Lombok Tengah, HL Pelita Putra menyoroti polemik lahan pembangunan sirkuit MotoGP di KEK Mandalika Kuta, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Politisi PKB itu meminta semua yang punya wewenang tidak membiarkan sampai ada persoalan yang berakhir di ranah hukum. Para pemangku kebijakan jangan diam membiarkan masalah tersebut berlarut-larut, apalagi dalam waktu dekat akan dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh presiden.

“Jika tidak ada solusi dalam waktu dekat, tidak menutup kemungkinan akan terjadi gejolak lanjutan,” ungkapnya di Mataram, Kamis (10/10).

Dia menyarankan agar semua pihak duduk bersama mencari solusi terbaik demi tercapainya harapan terbangunnya sirkuit, tanpa harus meninggalkan persoalan di tengah masyarakat.

Menurut dia, harusnya masyarakat diayomi bukan dikerasi apalagi ditahan lantaran miskomunikasi kata lain, tidak pernah duduk mencari solusi. Karena, tidak semua persoalan diselsaikan dengan di ranah hukum. Apalagi sering terdengar ketika ada masalah berkaitan dengan tanah masyarakat justru dipersilakan menggugat.

Pelita menyadari setiap pembangunan harus ada yang menjadi korban namun jangan masyarakat saja terkesan menjadi korban. Apalagi seakan mau dijadikan tumbal dalam pembangunan sirkuit tersebut.

“Itulah pentingnya duduk bersama para pihak pemangku kebijakan,” kata dia.

Pelita menyampaikan di semua tempat masalah tanah banyak terjadi. Namun pemerintah selalu merasa kuat sehingga cenderung mengabaikan masyarakat.

“Itu tidak boleh,” tegasnya.

Mestinya, ketika masyarakat mengaku belum dibayar tentu harus didengar oleh pihak pengembang KEK Mandalika yakni, ITDC, bila perlu diperjelas hingga akar masalah. Jangan sampai sudah dibayar ternyata perantara pembayaran itu tidak beres.

Sebab hal wajar ketika warga ngotot meminta haknya karena bukti kepemilikan tanah mereka juga ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Dia sendiri melihat semua masih saling mengklaim baik masyarakat maupun pemerintah, sehingga harusnya pemprov selaku perpanjangan tangan pusat turun, mengutus orang yang dipercaya untuk mencari akar masalahnya.

“Jangan hanya gubernur memerintahkan bawahannya turun, namun orang itu tidak juga bisa dipercaya,” sindirnya.

Senada disampaikan anggota DPRD NTB Dapil Lombok Tengah juga, Muh Akri memilih bersikap netral. Dirinya tidak membela masyarakat ataupun pemerintah.

Politisi PPP itu meminta dalam masalah ini harus diselesaikan secara persuasif, sehingga tidak ada yang dirugikan. Akri melihat jika masalah ini dibiarkan dikhawatirkan akan berpengaruh bagi dunia investasi.

“Masalah saat ini sudah terbaca di publik tentu menurut saya harus diperhitungkan. Harus ada win win solution,” kata Akri.

Akri juga tidak menampik jika masalah ini tidak diselesaikan akan menjadi pemicu masalah kedepannya. Sehingga pemerintah harus berperan aktif, antara pemerintah dan masyarakat sama-sama saling membutuhkan.

“Mutualisme simbiosis itu penting,” tutupnya.(TN-04)