Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD TA 2019
Lombok Tengah, Talikanews.com -Menanggapi nota keuangan tentang ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2019 yang disampaikan Wakil Bupati Lombok Tengah HL. Pathul Bahri S.IP pada sidang sebelumnya kali ini DPRD Loteng kembali menggelar sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan tentang ranperda perubahan tahun anggaran 2019 yang berlangsung di ruang sidang DPRD Loteng Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah, Rabu (24/07).
Dalam sidang tersebut Fraksi Partai Golkar melalui Jubirnya Sarifudin mengatakan fraksi Golkar memberikan apresiasai yang setinggi tingginya terhadap kinerja pemerintah daerah Lombok Tengah atas capaiannya dalam meningkatkan APBD 2019.
“Tentu kami dari Fraksi Golkar sangat gembira adanya peningkatan APBD yang di capai Pemerintah Lombok Tengah selama ini dan kami setuju terhadap nota keuangan tentang ranperda perubahan tahun anggaran 2019 di bahas lebih lanjut,” terang Saripudin.
Namun Sarifudin berharap kepada Pemda Loteng untuk membenahai segala kekurangan dan meminta Pemda lebih mengoptimalkan lagi pembangunan skala prioritas yang ada di Kabupaten Lombok Tengah
Senada dengan itu fraksi Partai Gerindra M. Tauhid S.IP selaku jubir mengharapkan pemerintah daerah mengoptimalkan APBD perubahan Tahun anggaran 2019 ini untuk pembangunan skala proritas dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan PAD Lombok Tengah.
“Gunakan anggaran APBD perubahan ini untuk pembangunan dengan optimal,” jelas M. Tauhid.
Begitu juga dengan Fraksi PKB selaku Jubir HJ. Nurul Adha mengatakan pencapaian target PAD merupakan sebuah keberhasilan pemerintah daerah Lombok Tengah dan ini harus di berikan apresiasi.
“Perlu kita apresiasi pemerintah daerah dalam pencapain targert meningkatkan PAD setiap tahunnya,” terang dia
Namun HJ. Nurul Adha mempertanyakan dan mengaku terkejut dengan turunya type RSUD Praya yang semulanya C dan turun menjadi D bertanya, “ada apa dan
berharap pemerintah memberikan daya saing yang efektif mengingat akan adanya pembangunan sirkut moto Gp.
“Kok bisa turun type Rumah Sakit Umum (RSUD) Praya ada apa,” ungkapnya.
Sementara Fraksi Demokrat selaku Jubir Samsul Qomar mengatakan setuju terhadap nota keuangan tentang ranperda perubahan tahun anggaran 2019 di bahas lebih lanjut.
lain hal dengan Fraksi PPP H.M Mayuki selaku jubir yang mempertanyakan masalah pertanian yang saat ini banyak kekeringan dan langkah apa yang di tempuh pemda, juga meminta pemerintah daerah melakukan langkah-langkah kongkrit dalam penanganan narkoba.
“Mohon pemerintah daerah menangani peradaran narkoba di loteng ini dengan serius,” tegas dia.
Tak hanya itu politisi PPP itu pun meminta pemerintah daerah membatasi ijin-ijin pendirian pasar modern yang berkembang di Loteng karena menurut dia secara tidak langsung mematikan warung warung kecil milik masyarakat setempat.
“Langkah apa yang di lakukan pemda terkait dengan pembatasan ijin pembangunan pasar modern,” tanya Mayuki.
Sementara fraksi PKS H. Supli juga merasa terkejut dengan pemberitaan di media cetak maupun on line tentang turunnya type RSUD Praya yang semulanya C menjadi D, menurutnya pelayanan di RSUD Praya karyawannya tidak ramah sehinga masyarakat yang datang berobat kerumah sakit itu banyak mengeluh.
“Padahal anggaran yang diberikan pemda untuk RSUD itu cukup banyak namun apa yang kita dapatkan sekarang malah di balas dengan typenya turun,” ungkap H. Supli.
Dia juga menanyakan kejelasan Pasar Renteng dan juga pasar sapi yang ada di Gerantung kenapa harus dipindah padahal itu merupakan mata pencarian masyaralat setempat.
“Kenapa pasar sapi harus di pindah dan sejauh mana perkembangan Pasar Renteng,” tanya Supli
Isra KM selaku jubir fraksi PBB meminta kepada eksekutif untuk lebih selektif dalam melakukan pembangun yang ada di Loteng dan juga menyinggung banyaknya sampah yang menumpuk di jalan-jalan kota.
“Itu perlu di perhatikan juga oleh pemda mengingat Loteng ini menuju daerah pariwisata,” ujar Isra’.
HL Arabiah jubir Fraksi Partai Nasdem menyampaikan berkurangnya target pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah tentu akan berdampak pada berkurangnya beberapa program SKPD yang diusulkan. Begitu juga dengan maraknya peredaran narkoba di Loteng menjadi isu trend negative di tengah masyarakat.
“Mohon dijelaskan langkah-langkah apa yang akan diupayakan Pemda dalam rangka mengantisipasi dan memberantas peredaran narkoba di wilayah Loteng ini,” pungkasnya.
Diketahui bahwa masing-masing Fraksi yang hadir dalam sidang Paripurna menyetujui nota Keuangan dan Ranperda perubahan APBD TA 2019 untuk dibahas lebih lanjut sesuai jadwal yang sudah ditentukan.(TN-03)
