Lombok Tengah, talikanews.com – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng Ahmad Syamsul Hadi mengatakan, untuk menyikapi kebijakan pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada tahun 2026 mendatang, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diminta melakukan rasionalisasi terhadap pos-pos anggaran yang dinilai tidak begitu urgent atau kurang mendesak.
Termasuk pos anggaran belanja pegawai yang menyedot anggaran cukup besar, seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta anggaran makan minum untuk rapat-rapat.
“Kebijakan pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat tersebut jangan sampai mengganggu atau menghambat implementasi program atau kegiatan yang sifatnya urgent atau mendesak. Terutama program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik, baik itu infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan,” ungkap politisi partai Nasdem ini di Praya, Kamis (16/10/2025).
Artinya tambah politisi dapil Praya-Praya Tengah ini bahwa masih banyak pos anggaran program yang bisa dirasionalisasikan atau ditunda pelaksanaan programnya, untuk memastikan program yang bersifat urgent dan mendesak bisa tetap dilaksanakan, seperti halnya TPP.
“Mungkin tidak dipotong semuanya. Tapi dipotong setengahnya. Dari yang Rp 6 juta misalnya, jadi Rp 3 juta. Kemudian ada anggaran makan minum untuk rapat-rapat. Bila perlu kita rapat cukup dengan air putih saja. Tidak perlu ada snack-nya. Bisa kita bawa bekal dari rumah sendiri,” katanya.
Terpenting program untuk kepentingan publik tidak terganggu. Sehingga apa yang sudah diprogramkan dan menjadi target capaian program di tahun 2026 mendatang bisa tercapai.
“Tidak terganggu karena persoalan pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat yang memang cukup besar untuk ukuran Loteng mencapai Rp 383 miliar,” ujarnya.
Sementara Kebijakan pemangkasan TKD ini mau tidak mau membuat kita harus mengencangkan ikat pinggang. Merasionalisasikan anggaran-anggaran yang tidak begitu urgent. Dengan memprioritaskan anggaran untuk program yang urgent. Tapi itu semua untuk kepentingan publik.
“Kata lain apa yang harus dituntaskan, selesaikan tahun itu juga. Jadi anggaranya jangan dikurangi, baik itu pembangunan jalan, jembatan maupun program yang berkaitan dengan kepentingan publik lainnya,” tungkasnya.(TN.06)
