Lombok Tengah, talikanews.com – Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi menanggapi soal rencana pemerintah kabupaten membuat dapur makan bergizi gratis (MBG) di lima lokasi lahan milik daerah.
“Memang kami sedang menggodok Ranperda soal pemanfaatan barang milik daerah. Tapi saat ini Perda yang lama masih berlaku. Hanya saja, kalau memang pemkab ingin membuat dapur MBG di lahan milik daerah, maka harus dilakukan dengan sungguh -sungguh. Mengingat banyaknya keluhan soal program MBG, baik dari segi kualitas sajian hingga menyebabkan siswa keracunan,” kata politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Kamis (18/09/2025).
Selain itu tegas ketua DPD Partai NasDem Loteng, informasi soal kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam menyediakan sajian makanan di Loteng tidak jelas. Pasalnya, sejauh ini belum ada informasi dasar mengenai berapa banyak siswa yang dapat terlayani di Loteng.
“Data tersebut tidak pernah diumumkan kepada publik, berapa jumlah siswa yang terlayani MBG,” ujarnya.
Seharusnya juga tambah Bang Memet, Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi lembaga yang berkoordinasi secara vertikal terhadap Pemda Lombok Tengah untuk melakukan pemantauan jalannya program.
“Program ini kita sambut secara positif dan bagus. Kalau sekarang Pemda mau terlibat secara langsung, mekanisme kerjasama itu harus dimengerti termasuk tentang pengawasan. Pemda harus segera melakukan koordinasi dengan yang di atas,” pungkasnya.(TN.06)
-
-
-
-
