Mataram, Talikanews.com – Asisten I Setda NTB, H. Fathurrahman, menjelaskan paradigma pembangunan telah bergeser. Tidak lagi sepenuhnya berorientasi dari kota, tetapi justru dimulai dari desa. Desain pembangunan saat ini mengedepankan partisipasi aktif masyarakat desa, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
Partisipasi ini tidak hanya bersifat normatif melalui forum formal, tetapi lebih pada kualitas keterlibatan masyarakat.
“Saat ini, paradigma pembangunan telah bergeser. Pembangunan tidak lagi sepenuhnya berorientasi dari kota, tapi dimulai dari desa,” terang Fathurahman, di acara sosialiasi bantuan advokasi, pelayanan hukum dan usaha desa (Bahu desa) dan Fokus Group Discussion (FGD) pengembangan desa wisata dan Sustainable Development Goals (SDGS) desa tahun 2024, di Mataram, Selasa 8 Oktober 2024.
Dikatakan Fathurahman, kehadiran bahu desa sangat penting untuk memastikan bahwa warga desa memiliki pemahaman dan akses yang lebih baik terhadap hak mereka baik dalam hal hukum maupun pengelolaan usaha.
Ia berharap dengan terselenggaranya kegiatan tersebut dapat mendorong terciptanya desa-desa yang mandiri, baik dadi segi hukum maupun ekonomi.
“Terkait program bahu desa, kita menyadari bahwa akses terhadap pelayanan hukum dan advokasi bagi masyarakat desa sering kali terbatas. Sehingga Kehadiran bahu desa sangat penting untuk masyarakat.” jelasnya.
Fathurahman juga menambahkan, sosialisasi advokasi pelayanan hukum, dan usaha desa tersebut menjadi sangat strategis. Setiap kebijakan terkait pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pengembangan usaha desa dapat selaras dan sejalan antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah pusat.
“Pengembangan dan pembangun desa dapat selaras dari desa hingga pusat,” tambahnya
Ia berpesan, sosialisasi itu dapat mendorong terbentuknya kader pemberdayaan masyarakat desa yang memiliki pemahaman hukum, serta kemampuan memberikan advokasi yang menyeluruh kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembentukan desa yang lebih maju, mandiri dan sejahtera
“Kami berharap agenda ini dalat mempercepat pembentukan desa lebih maju, mandiri, san sejahtera.” tutupnya.
Peserta sosialiasi tersebut ada dari Provinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan. (TN06)
-
-
-
-
