Komisi I DPRD NTB sarankan Pj Gubernur Sinkronkan Program dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
Mataram, Talikanews.com – Komisi I DPRD NTB menyarankan eksekutif dalam hal ini Pemerintah Provinsi dibawah kepemimpinan Penjabat Gubernur NTB, HL Gita Ariadi, untuk sinkronkan programnya dengan pemerintah Kabupaten/Kota.
“Perkuat fungsi koordinasi dengan Kabupaten/Kota karena Pemerintah Provinsi tidak memiliki wilayah dan rakyat,” pinta Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB, Drs H Abdul Hafid, Jum’at 13 Oktober 2023.
Menurut Politisi Partai Golkar itu, dalam hal fungsi koordinasi dan sinkronisasi, Pj Gubernur NTB harus memiliki pejabat-pejabat yang memiliki kemampuan dan kecakapan mumpuni yang bisa bekerja secara kompak berdasarkan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.
“Antara perencanaan dan realisasi itu harus seimbang Dinas satu dengan yang lain. Jangan bekerja sendiri-sendiri, Pemprov Kabupaten/Kota harus satu pemikiran implementasi kebijakan dan realisasi agar bisa terarah serta fokus supaya terwujudnya percepatan kesejahteraan ekonomi masyarakat,” sarannya.
Dalam pelaksanaan pembangunan lanjut Abdul Hafidz, pemerintah harus memiliki standar ukuran yang jelas guna mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan program pembangunan yang dikerjakan dalam semua aspek.
“Jadi harus terukur dengan jelas dan pasti. Tidak bisa diukur hanya dengan melakukan survey terhadap beberapa ribu orang saja. Sementara kuantitas masyarakat kita cukup besar,” ujarnya.
Ditegaskan Abdul Hafidz, pekerjaan besar pemerintahan kedepan, masih berkutat pada bagaimana meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan masyarakat serta pengelolaan aset-aset daerah agar bisa meningkatkan pendapatan daerah.
“Khususnya di Pulau Sumbawa, sarana dan prasarana jalan harus diperhatikan lagi. Begitu pun aspek pemanfaatan aset untuk peningkatan pendapatan daerah juga harus ditingkatkan,” sarannya. (TN06)
