Event WSBK akan Ditiadakan, Komisi X DPR RI: Sama saja Menutup peluang Usaha Ekonomi Kreatif
Lombok Tengah, Talikanews.com – Wacana peniadaan event WSBK di Sirkuit Mandalika Lombok oleh InJourney beralasan merugi mencapai Triliunan. Mengundang respon Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan riset dan teknologi, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, perpustakaan.
Salah seorang anggota Komisi X DPR RI, Haerul Amri menegaskan, secara pribadi seharusnya PT ITDC dan InJourney berusaha semaksimal mungkin supaya event WSBK itu tetap dilagakan di Sirkuit Mandalika Lombok, bukan berwacana untuk ditiadakan. Karena, jika itu sampai terjadi makan sama saja menutup peluang pariwisata go internasional, kemudian menutup investor besar dan kecil.
“Yang perlu diperhatikan jika WSBK ditiadakan, ada ekonomi kreatif di daerah yang kehilangan sumber pendapat. Oleh karena itu, saya akan berkoordinasi dengan pimpinan Komisi X untuk mencari alternatif agar WSBK tetap berjalan seperti harapan masyarakat NTB,” ungkapnya saat melakukan kunjungan kerja di Poltekpar Lombok, Kamis 22 Juni 2023.
Menurut Politisi Partai NasDem ini, sebenarnya yang menjadi persoalan adalah komunikasi stakeholder satu dengan lainnya. Disini ada pemerintah, pegiat pariwisata, pegiat ekonomi kreatif dan UMKM. Mestinya saling gotong royong supaya apa yang menjadi harapan masyarakat NTB tentang brand wisata halal bisa go internasional dengan keberadaan event WSBK dan MotoGP.
Keberadaan Sirkuit Mandalika dan event internasional salah satu cara pemerintah membukakan peluang usaha kecil berkembang sehingga perekonomian masyarakat meningkat. Sehingga, harus dijaga dan ditingkatkan apa yang perintah telah perbuat.
Ia juga menyinggung isu yang mencuat mengenai indikasi PT ITDC mau meninggalkan KEK Mandalika, namun akan membangun KEK Bajo, menurutnya itu hanya isu belum ada fakta. “Yang jelas akan berjalan sesuai harapan teman-teman. Ini akan menjadi pembahasan kami juga di Komisi X,” katanya.
Haerul Amri juga meluruskan alasan peniadaan event WSBK akibat merugi. “Sebenarnya ini tidak ada kaitan dengan kerugian ITDC, karena Komisi X juga belum pernah membahas tentang ada yang merugi di bidang pariwisata,” tegasnya.
Yang jelas akan mencari akar persoalan di Komisi X. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk berfikir positif. Jika misalnya nanti benar seperti terjadi peniadaan event WSBK beralasan merugi, biarkan hukum yang bicara.
“Mestinya harus berfikir untuk membangun sarana baru cukup mahal, berharap supaya Sirkuit Lombok bisa jadi standar internasional,” ujarnya.
Kemudian PT ITDC yang ditunjuk pemerintah harusnya punya manajemen yang baik, transparan terhadap persoalan. Selanjutnya perlu kontrol media dan masyarakat untuk saling mengingatkan.
“Kami juga sebagai wakil rakyat perlu dikritik, apa betul anggaran itu dipergunakan sesuai tufoksi atau tidak, agar menjadi perhatian kami melakukan pengawasan. Kalau ada masyarakat yang memiliki data terkait alasan meniadakan WSBK akibat merugi sebagai fakta hukum, supaya disampaikan ke Komisi X DPR RI untuk diteruskan ke pimpinan sebagai pertimbangan,” tutupnya (TN-07)
