Banyak Anak Putus Sekolah, Dewan Loteng Dorong Bidang Pendidikan ada Terobosan
Lombok Tengah, Talikanews.com – Belum lama ini, Dinas Pendidikan, Lombok Tengah, NTB mencatat jumlah anak putus sekolah di tahun 2022 sebanyak 258 orang. Baik jenjang Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP), lantaran ekonomi dan menikah.
Dari 258 orang itu, yang putus sekolah jenjang SMP sebanyak 91 orang putus sekolah dan jenjang SD 167 orang karena faktor ekonomi dan pernikahan dini.
Banyaknya angka anak putus sekolah mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah.
Salah seorang anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Legewarman menegaskan, pemerintah telah menggelontorkan anggaran pendidikan cukup gede (besar). Namun masih banyak anak putus sekolah lantaran ekonomi dan menikah.
“Mestinya Dinas Pendidikan itu punya terobosan dengan manfaatkan anggaran pendidikan. Kamu sudah jelas pendidikan dari SD sampai SMP itu digratiskan pemerintah. Kenapa masih terjadi ada anak putus sekolah karena ekonomi, ini perlu ada kajian terkait apa penyebab putus sekolah tersebut,” kata Legewarman, Senin 8 Mei 2023.
Lege juga menyinggung adanya gedung sekolah rusak, hal ini mestinya menjadi atensi pemerintah daerah, agar sarana prasaran dan lainnya bisa teratasi. “Kita berharap ada komitmen pemerintah daerah untuk menaikkan anggaran pendidikan,” pesan Lege.
Menurut Politisi PBB ini, sektor pendidikan ini sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga pemerintah daerah perlu menaikan porsi anggaran untuk bidang pendidikan, namun angkanya disesuaikan.
“Berdasarkan pemantauan yang saya lakukan, terdapat 86 gedung sekolah yang rusak berat di Loteng, yakni gedung SD maupun SMP,”ujarnya.
Perbaikan gedung sekolah yang rusak tersebut tidak bisa dilakukan dalam satu atau dua tahun, karena Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendidikan mulai turun drastis.
“Tahun ini DAK turun drastis dari ratusan juta menjadi puluhan juta, sehingga itu menjadi catatan kami, jelasnya.
Untungnya, kata dia, ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 212 yang mengamanatkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan. Kemudian operator sekolah yang memasukkan data terkait gedung sekolah juga menjadi perhatian dewan. Mengingat kadang gedung sekolah yang rusak tahun ini tidak dimasukkan dalam data Dapodik pusat, malah gedung yang baru dimasukkan. Itu juga menjadi perhatian dewan.
“Kami minta Dinas terkait untuk melakukan pelatihan kepada para operator karena menjadi salah satu tulang punggung sekolah,” pungkasnya. (TN-04)
