Rapimda Demokrat NTB tetap Usung AHY di Pilpres 2024
Mataram, Talikanews.com – Rapat Pimpinan Daerah Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berlangsung di Mataram, Sabtu 15 Oktober 2022, memutuskan tetap mengusung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024.
Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Indra Jaya Usman mengatakan, Rapimda ini dilaksanakan menindaklanjuti Rapimnas Partai Demokrat yang sudah digelar di Jakarta pada September 2022.
“Ini bentuk tanggungjawab kami sebagai pengurus kepada masyarakat. Karena, pada Rapimnas kemarin, belum banyak mengetahui keputusan Partai Demokrat. Salah satunya mendorong Ketua Umum AHY sebagai Capres maupun Cawapres di Pemilu 2024,” katanya, seusai Rapimda.
Rapimda tersebut diikuti oleh para pengurus mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota termasuk para anggota DPR RI dan DPRD provinsi dan kabupaten kota di NTB. Termasuk kader dan simpatisan Partai Demokrat.
Ia mengatakan Rapimda ini sekaligus menegaskan bahwa Partai Demokrat sudah memiliki sikap dan alur yang jelas dalam menghadapi Pemilu 2024.
“Langkah ini linier dengan Rapimnas. Nanti setelah ini secara berturut-turut juga dilakukan ditingkat DPC hingga ke bawah,” ujarnya.
Dalam Rapimda ini lanjutnya, akan dibentuk forum-forum komisi, sidang pleno yang yang secara eksplisit membahas persiapan partai untuk pencalegan baik di DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten dan kota bersama pengurus serta unsur fraksi.
Menurut dia, di tingkat pusat sejauh ini Partai Demokrat terus membangun komunikasi dengan partai-partai lain termasuk dengan PKS.
“Soal apa seperti apa nanti ranah DPP dan majelis tinggi untuk bicara dengan koalisi. Kami di daerah akan membangun koalisi di daerah. Agar bisa tampil di Capres atau Cawapres. Kita juga sudah lakukan sosialisasi untuk terus mendorong AHY untuk Pilpres 2024,” katanya.
Selain itu dalam Rapimda ini Partai Demokrat akan melakukan sinkronisasi terhadap tiga isu utama yakni ekonomi dan kesejahteraan, demokrasi dan kebebasan sipil, serta keadilan dan penegakan hukum.
Ketika poin tersebut akan terkritalisasi dalam sebuah visi yang telah dibuat dengan sebutan Demokrat Smart System. Visi tersebut akan menghadirkan dan membangun 10 ribu UMKM berbasis digital di provinsi itu. (TN-red)
