Diguyur Hujan, Ketua DPRD NTB temui massa Aksi yang menolak kenaikan harga BBM
Mataram, Talikanews.com – Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda menemui massa aksi yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, di tengah guyuran hujan, pada Selasa 6 September 2022, di jalan Udayana, Mataram.
Dihadapan Seribu massa aksi Aliansi Mahasiswa NTB menggugat, Hj Isvie menyampaikan, sebagai pimpinan yang memegang mandat dari 65 anggota DPRD NTB, tidak diperkenankan menerima siapapun di dalam gedung alasan keamanan, Polda juga tidak memperkenankan demi keamanan.
Mengenai tuntutan massa aksi sejak Senin 5 September 2022 yang menolak dan minta turunkan harga BBM tersebut, dari lembaga sudah bersurat ke DPR RI yang nantinya akan disampaikan ke Presiden kaitan beberapa tuntutan dan aspirasi mahasiswa itu.
“Kita sudah menindaklanjuti aspirasi teman-teman. Mengenai apa keputusan, ada di tangan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Isvie menegaskan, bukannya tidak menghargai teman-teman Mahasiswa untuk diberikan masuk ke Gedung DPRD, namun beralasan keamanan, dirinya rela menemui Mahasiswa di tengah guyuran hujan.
Pantauan media ini, sekitar pukul 14.40 Wita, massa masih bertahan di tengah guyuran hujan. Setelah mendapatkan penjelasan dari Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, massa aksi membubarkan diri dengan tertib.
Sebelumnya, Mahasiswa dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di NTB menolak langkah pemerintah pusat menaikan harga BBM secara sepihak tanpa mempertimbangkan dampak negatif seperti ikutnya harga bahan pokok naik, bahan bangunan naik dan lain sebagainya.
Hampir 6 jam lebih massa aksi berorasi menyampaikan tuntutan dan ingin masuk menduduki Kantor wakil rakyat tersebut. Tak lama kemudian mencoba memaksa dan terjadi dorong mendorong, massa mencoba menerobos penjagaan ketat Brigade Kepolisian dan lemparan pun terjadi sehingga mobil water canon di turunkan untuk menghalau. Merasa tidak puas, massa pun bertahan meskipun di guyur hujan.
Koordiantor Umum (Kordum) aksi, Yudistira menyampaikan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi berdalih demi perekonomian masyarakat Indonesia sangat di sayangkan karena faktanya justru masyarakat menolak kenaikan BBM ini.
“Dimana yang dimaksud kebijakan untuk masyarakat. Justru perekonomian masyarakat semakin terpuruk di buktikan dari ongkos kendaraan naik, kebutuhan bahan pokok naik, bahan bangunan juga naik,” tegasnya.
Oleh karena itu, mahasiswa NTB menggugat meminta kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo, melalui DPRD Provinsi NTB menurunkan harga BBM tersebut karena telah mencekik rakyat.
“Kalau jadi pejabat tentu tidak jadi masalah harga BBM naik karena sudah di tanggung negara. Bagaimana dengan kami rakyat kecil,” katanya.
Mereka meminta kepada DPRD NTB bersama-sama membuat komitmen untuk menolak dan menurunkan harga BBM tersebut. “Jangan hanya janji saja. Kami ingin wakil rakyat memperjuangkan aspirasi masyarakat,” pintanya. (TN-red)
