HMI Mataram tolak kenaikan harga BBM di Gedung DPRD NTB dengan Bakar Ban
Mataram, Talikanews.com – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) menolak rencana pemerintah pusat menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Penolakan dengan membakar ban sambil orasi itu dilakukan dengan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD NTB, di jalan Udayana.
Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Alan Anamami, menyampaikan pernyataan bahwa persoalan sector energi yang lain adalah kenaikan tarif dasar listik untuk 5 (lima) golonga
pelanggan non-subsidi yaitu golongan R2 dan R3 dengan daya 3.500 Volt Ampere (VA) ke atas
serta golongan pemerintah (P1, P2 dan P3) sejak 1 juli 2022.
Kenaikan tarif dasar listrik merupaka imbas dari kekurangan pasokan batubara dalam negeri atau Domestic Market Obligation di sector ketenagalistrikan. Meskipun kenaikan tarif dasar listrik terjadi pada pelanggan kela menengah keatas dan sector industry, kebijakan ini juga memiliki pengaruh terhadap laju inflas walaupun terbatas.
Ditengah kompelsitas persoalan BBM bersubsidi dan keanaikan tarif listrik tersebut, persoalan lain yang dihadapi Indonesia adalah adanya mafia dalam sector minyak dan gas (Migas) dan tambang keberadaan mafia tersebut memperpanjang persoalan energi di Indonesia sehingga sulit untuk mewujudkan swasembada energi di Indonesia.
Oleh karena itu, merespon persoalan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, kenaikan tarif
listrik dan mafia di sector migas dan tambang di Indonesia, maka HMI Cabang Mataram
menyatakan sikap sebagai berikut,
1. Menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro kecil menengeah (UMKM), yang belum sepenuhnya pulih akibat
terpaan Pandemi Covid-19.
2. Meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik; dan
3. Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sector minya, gas (migas) dan
pertambangan dengan melakkan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke
hilir.
Sebagai solusi atas persoalan energi tersebut, PB HMI merekomendasikan kepada pemerintah
untuk melakukan kebijakan sebagai berikut
1. Memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonmi rakyat sehingga penyaluran BBM
bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan
pelaku UMKM
2. Membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaran roda dua, angkutan umum dan angkutan logistic. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sector industry, pertambangan dan perkebunan
“Harapan kami, apa yang akan disampaikan agar diteruskan ke pemerintah pusat terutama soal kenaikan harga BBM dan berantas mafia sektor tambang dan Migas juga tarif dasar listrik,” tegasnya di depan Gedung DPRD NTB, Rabu 31 Agustus 2022.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda yang menemui massa aksi menyampaikan rasa prihatin atas kondisi ini seperti disampaikan adek-adek HMI karena sama-sama akan merasakan dampaknya.
Namun, kenaikan itu bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan dibeberapa negara akibat dampak perang Ukraina, jika tidak dinaikan akan berdampak terhadap perekonomian negara.
“Tapi, apa aspirasi mahasiswa ini harus kami sampaikan ke DPR RI, dan besok pagi kami dikirim ke Jakarta, karena dibutuhkan kecepatan. Terlebih disana ada Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, InsyaAllah akan cepat respon,” ujarnya.
Politisi Golkar ini merasa bangga ke HMI berani menyampaikan aspirasi penolakan kenaikan harga BBM tersebut. “Jangan pernah surut menyuarakan aspirasi masyarakat. Tapi jangan berbuat anarkis. Apapun kepentingan untuk masyarakat kami siap di depan,” pungkasnya (TN-red)
