Isu Kenaikan Harga BBM, Gubernur NTB: Fraksi Saya Menolak
Mataram, Talikanews.com – Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terus bergelinding. Bahkan, mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram, menyuarakan penolakan ke Gedung DPRD di jalan Udayana, Rabu 31 Agustus 2022.
Menyikapi isu tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkieflimansyah akan tetap mengikuti kebijakan pemerintah pusat sebagaimana arahan ke masing-masing pemerintah daerah.
“Iya kalau fraksi saya di DPR pusat kan menolak. Tapi kan kita ini wakil pemerintah pusat dan akan mencoba mengikuti terus sampai betul-betul naik,” ungkap Dr. Zul usai rapat di Gedung DPRD NTB, Rabu 31 Agustus 2022.
Menurut Zul beberapa program di pemda NTB disinyalir bisa menyuplai kebutuhan ekonomi masyarakat jika harga BBM naik pada bulan September 2022 nanti.
“Nanti kita lihat ya. Kita punya program jaring pengaman sosial (JPS) Gemilang yang bisa membantu UMKM (usaha masyarakat kecil menengah) kita,” kata Zul.
Lain halnya dengan Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda saat menerima massa aksi. Ia akan menyampaikan tuntutan HMI Cabang Mataram ke DPR RI terutama ke Ketum Partai Golkar untuk disuarakan di pemerintah pusat.
“Kami sepakat, langsung saya kirim ke Jakarta pernyataan sikap adek-adek mahasiswa ini,” tegasnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan Pemerintah Provinsi NTB telah menyiapkan langkah-langkah penanganan UMKM melalui anggaran pendapatan belanja daerah-perubahan (APDB-P) tahun 2022 untuk menyikapi jika terjadi kenaikan harga BBM.
“Jadi ada berbagai arahan yang tertuang dalam edaran Mendagri. Baik untuk penanganan PMK (penyakit mulut dan kuku) dan terkait dengan antisipasi inflasi pangan di NTB,” kata Sekda.
Gita juga mengaku alokasi belanja tidak terduga di NTB sudah dikondisikan bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Hal itu dilakukan untuk memformulasikan arahan menjamin kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah.
“Nominalnya berapa? Itu rahasia ya. Fenomena dan dinamika kenaikan harga ini kan sudah menasional. Kita akan antisipasi semua,” katanya.
Gita juga mengaku seusai hasil rapat koordinasi bersama Mendagri, seluruh daerah diminta untuk mengantisipasi dan mengendalikan laju inflasi di masing-masing daerah.
“Untuk itu, kita juga perlu lihat kemampuan APBD dan sebagainya. Kita mulai bekerja bersamaan dalam situasi yang sedang tidak baik-baik saja ini,” kata Gita.
Selain itu, langkah Provinsi NTB juga akan melakukan beberapa strategi untuk mengantisipasi fenomena kenaikan harga yang terjadi saat ini. Untuk itu, tugas dari TAPD di masing-masing daerah agar mampu mengendalikan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat.
“Bagaimana caranya memenuhi permintaan tersebut. Kami punya strategi dan cara-cara. Kita ikhtiarkan saja,” kata Sekda.
Sebelumnya, Kepala Biro Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat Wirajaya Kusuma beberkan data laju inflasi kuartal ketiga di NTB memasuki awal bulan September 2022. Data inflasi di NTB sudah melebihi angka data inflasi nasional yang masih bertengger di angka 4,9 persen.
“Ini belum capai angka yang mengkhawatirkan ya. Kita masih di angka 6,58 persen. Memang laju ini akan terus meningkat. Sesuai hasil rapat kemarin bersama nasional dipimpin Mendagri. Ternyata bukan hanya Indonesia yang meningkat ya,” kata Wirajaya. (TN-red)
