Merasa Lembaga DPRD di Lecehkan, Fraksi Demokrat NTB suruh Ridwan Syah Minta Maaf
Mataram, Talikanews.com – Fraksi Partai Demokrat di DPRD NTB geram atas komentar Kepala Dinas PUPR, Ir. H Ridwan Syah disalah satu media menyebut Dewan Baper (bawa perasaan), karena disinggung jabatan sebagai Komandan Lapangan kejuaraan MXGP Samota, tanggal 24 – 26 Juni 2022 di Kabupaten Sumbawa berbuntut panjang, karena telah melecehkan dan menghina Lembaga DPRD.
“Kalau Kadis PUPR itu tidak segera minta maaf, kami akan galang kekuatan untuk mempersoalkan masalah ini dan minta secara resmi kepada Gubernur NTB mencopot Ridwan Syah,” tegas Ketua Fraksi Demokrat, H. A Rahman H Abidin.
Rahman H Abidin mengatakan, dirinya dan Fraksi Demokrat tidak alergi terhadap event, terlebih skala internasional sangat didukungnya karena pasti mendatangkan geliat ekonomi, peredaran uang banyak, kemudian perhatian pemerintah pusat besar seperti event MotoGP.
“Tapi di MXGP ini menurut kami ada yang keliru, karena konteks awalnya Buesniss to Buesniss, bukan Goverment to Buesniss. Sehingga kami menilai, pemerintah terlalu masuk dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kepentingan Buesniss pribadi anaknya kepala daerah,” kata Rahman H Abidin.
Dia mencontohkan bentuk dukungan Dewan terhadap event MXGP meksipun itu bersifat pribadi, namun ada kaitan kepentingan rakyat seperti perbaikan infrastruktur Runway Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin di Sumbawa sebesar Rp 10 Miliar.
Yang menjadi persoalan, ketika Buesniss pribadi namun memanfaatkan dana CSR BUMD, dan BUMN, menurutnya sangat salah. Padahal asangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah – Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah saat Pilgub 2018 di usung Partai Demokrat secara berdarah – darah.
“Sangat wajar kami menjaga Citra Zul-Rohmi ketika melenceng dari aturan. Terlebih CSR itu untuk kepentingan sosial dan lingkungan bukan kegiatan pribadi bersifat Buesniss,” ujarnya.
Mengenai Dewan mengingtkan, memberi masukan terhadap pemerintahan, jangan di artikan salah atau menyebut Baper. Karena Dewan itu ditugaskan oleh Negara untuk bicara.
“Kami dikasi tugas oleh negara untuk bicara, bukan dikatakan Baper, bahasa Kadis PUPR itu telah menghina lembaga DPRD dan harus dipertanggungjawabkan serta meminta maaf,” kata dia.
Mestinya lanjut Rahman Abidin, ketika ada yang mempertanyakan berapa yang diterima dana CSR, baik dari BUMD dan BUMN mestinya harus dibuka lebar. Karena itu menyangkut hak rakyat yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
” Apa benar tidak mencari keuntungan, ayo kita buka-bukaan. Berapa uang masuk, darimana saja, untuk apa dan siapa?,” ujarnya.
Oleh karena itu, selaku Ketua Fraksi Demokrat, sudah meminta kepada Ketua Komisi III, TGH Mahaly Fikri selaku anggota Fraksi Demokrat, untuk mendalami besaran dana CSR itu. Begitu juga anggota Fraksi Demokrat yang ada di Komisi I untuk segera panggil Kepala BKD, minta pertanggungjawaban pelibatan ASN di event MXGP itu.
“Sekali lagi, kami ini menjaga marwah Gubernur yang kami usung supaya tidak menjadi momok di Masyarakat. Oleh sebab itu kami minta Kadis PUPR meminta maaf,” tutupnya (TN-red).
